Presiden Jokowi Tinjau Revitalisasi Pembangunan Kesultanan Banten Lama

Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan kunjungan kerja ke Serang, Banten. Kunjungan kerja kali ini Presiden Jokowi memantau proyek pembangunan Kesultanan Banten Lama, yang saat ini sedang dipugar.

Ketua DPRD Banten, Asep Rahmatullah mengatakan , kedatangan Presiden Jokowi ini merupakan kegembiraan dari masyarakat Banten‎. Karena Kesultanan Banten Lama ini diproyeksi bakal menjadi wisata internasional di masa akan datang.

“‎Jadi ini kegembiraan rakyat ada rektor dan kesultanan Banten, artinya menyambut kepala negara menengok Banten Lama, kami sebagai masyarakat Banten merasa bergenbira,” ujar Asep di Kesultanan Banten Lama, Serang, Banten, Sabtu (3/11).

Di tempat yang sama, Gubernur Banten Wahidin Halim mengatakan, untuk pembangunan kawasan wisata Kesultanan Banten Lama memakan biaya Rp 60 miliar. Sedangkan untuk revitalisasi kanal yang tidak jauh dari Kesultanan Banten Lama diperkirakan menghabiskan dana sekitar Rp 30 miliar.

Menurut Wahidin, dirinya dan banyak pihak ingin membangi lagi kota santri di Kesultanan Banten Lama. Sehingga nantinya masyarakat yang melakukan kunjungan bisa mengetahui sejarah Kesultanan Banten Lama ini.

‎”Ini bagian dari sebuah rencana pembangunan SBOBET yang perlu penataan. Saya ingin harapan masyarakat hormat dan mengetahui Kesultanan Banten melawan belanda, saat itu sultan berjuang untuk rakyat di bididang ekonomi dan dahwah,” kata Wahidin.

Pemugaran Kesultanan Banten Lama ini harus memberikan harapan baru sebagai kota peradaban, dan santri yang saat itu berjuang melawan Belanda.

“Ini harus memberikan aspirasi dan kembali hal yang positif ini jadi kota peradaban,” pungkasnya.

Amien Rais Gagal Temui Agus Rahardjo, KPK Pertimbangkan Urgensinya

JawaPos.com – Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais mengaku gagal menemui Ketua KPK Agus Rahardjo maupun komisoner lainnya. Elite lembaga antirasuah itu disebut-sebut sedang tidak berada di kantornya.

Menanggapi hal tersebut, juru bicara KPK Febri Diansyah memastikan tidak ada perlakuan berbeda yang diberikan pihaknya pada Amien. Namun, ada pertimbangan tertentu yang membuat seseorang tidak bisa sembarangan untuk bertemu pimpinan.

Amien RaisKetua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais mengaku gagal menemui Ketua KPK Agus Rahardjo maupun komisoner lainnya. (miftahul hayat/JawaPos.com)

“Kalau semua orang bisa diterima oleh pimpinan tanpa telaah, tanpa analisis urgensi. Misalnya seurgen apa tamu tersebut untuk kepentingan lembaga, tentu tidak mungkin akan ada waktu yang cukup,” ungkapnya pada awak media, di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin malam (29/10).

“Karena itu kalau ada tamu yang misalnya perlu bertemu pimpinan tentu kami pelajari terlebih dahulu. Bukan soal posisi dari tamu tersebut, tapi soal urgensi terkait dengan kepentingan lembaga dan pemberantasan korupsi,” imbuh Febri.

Lebih lanjut sbobet indonesia, diakui Febri, pihaknya memang mempersilakan siapa pun datang ke KPK dan mengikuti mekanisme yang ada apabila ingin mengadukan atau memberikan informasi soal korupsi. KPK menerima semua masukan, kritik, atau keluhan apa pun sepanjang terkait pemberantasan korupsi.

“Setahu saya laporan itu masuk melalui pengaduan masyarakat dan tadi pun sebenarnya tidak ada pelaporan, karena tidak ada registrasi pelaporan masyarakat tapi yang bersangkutan menyampaikan beberapa hal yang mungkin disebut sebagai saran atau kritik,” jelasnya.

Sebelumnya, Amien Rais mengaku gagal bertemu dengan Ketua KPK Agus Rahardjo. Padahal, dia begitu meyakini kehadiran akan disambut oleh pimpinan lembaga antirasuah ini.

“Pak Agus Rahardjo pernah mengatakan kalau Pak Amien Rais mau datang ke KPK silakan welcome. Karena itu saya berharap pada Pak Agus Rahardjo dan komisioner yang lain, tapi kemudian katanya lima-limanya sedang menghadiri kegiatan di tempat lain,” ungkap Amien ketika keluar gedung KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (29/10).

(ipp/JPC)

Bukan PDIP, Demokrat Duga Pihak Ini yang Rusak Atribut Mereka

JawaPos.com – Setelah sempat menduga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dalang di balik perusakan atribut kampanye di Pekanbaru, Partai Demokrat akhirnya mengklarifikasi bahwa partai besutan Megawati itu tak terlibat dalam perusakan tersebut. Mereka malah menduga, ada peran institusi siluman di balik perusakan atribut kampanyenya tersebut.

Demikian disampaikan oleh Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan usai mengelar rapat darurat di kediaman SBY, Mega Kuningan, Jakarta, Selasa (18/12) malam. Rapat itu digelar secara khusus guna membahas perusakan atribut kampanye mereka di Riau pekan lalu.

“Sejauh yang kami ketahui, tidak ada keterlibatan PDIP sebagai insiator dan master mind. Kalau toh ada, mereka hanya dimanfaatkan,” kata Hinca saat jumpa pers bersama awak media di Kantor DPP Demokrat, Jakarta, Selasa (18/12).

Di samping itu, Hinca juga memastikan tak ada keterlibatan Partai Demokrat di balik perusakan atribut kampanye mereka di Riau. Apalagi sampai dituding sengaja untuk melakukan perusakan atribut kampanye sendiri di daerah tersebut.

“Bahkan pada tanggal 15 Desember 2018, ketum SBY keluarkan instruksi agar tidak membalas melakukan perusakan terhadap atribut parpol lain,” ungkapnya.

Anak buah SBY itu juga menampik bahwa Presiden Jokowi terlibat dalam perusakan atribut kampanye mereka. Dia menduga ada suatu institusi siluman yang menjadi dalang di balik peristiwa tersebut.

“Hampir pasti perusakan atribut Demorkat di luar pengetahuan Presiden Jokowi. Demokrat yakin ada institusi siluman yang jadi master mind, inisiator dan pemberi perintah,” pungkasnya.

(aim/JPC)

PSI Larang Poligami, Bisa Tarik Simpati Pemilih Perempuan

JawaPos.com – Pengamat politik dari Universitas Presiden, Muhammad A S Hikam mengapresiasi langkah politik Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Alasannya karena mereka berani menjanjikan akan melarang aparatur sipil negara (ASN) dan pejabat berpoligami.

Dia menilai, larangan poligami di kalangan ASN dan pejabat negara adalah salah satu platform politik partai terkait dengan hak asasi kaum perempuan.

“Bagi saya platform politik seperti itu adalah suatu kemajuan besar dalam wacana dan praksis demokrasi di era pasca-reformasi. Terlepas ada yang pro dan kontra terhadap platform tersebut, dalam sistem demokrasi adalah sah-sah saja untuk dikemukakan dan diperjuangkan oleh PSI atau partai politik lainnya,” katanya saat dihubungi.

Namun, Hikam tidak memungkiri, ada resiko bagi PSI akan mengalami kesulitan mendapatkan dukungan dari masyarakat. Untuk itu, dia menyarankan, agar partai yang dipimpin Grace Natalie memberikan penjelasan mengenai langkah pelarangan poligami bagi ASN dan pejabat negara.

“Walaupun mayoritas masyarakat Indonesia muslim, belum tentu semuanya pro poligami untuk ASN dan pejabat negara. Toh PSI tidak mengatakan poligami harus dilarang total bagi seluruh ummat Islam,” jelasnya.

Dia meyakini, langkah politik yang diambil PSI akan mendapat perhatian dari pemilih perempuan. “Pemilih perempuan, khususnya kelompok milenial akan cenderung mendukung platform tersebut, sehingga target PSI juga harus terarah sehingga bisa lebih efisien dan efektif dalam komunikasi publik,” tutup Hikam.

Sebagaimana diketahui, pembahasan poligami kembali muncul ke publik setelah Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie menyerukan revisi Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan terutama terkait dengan poligami. Grace menyatakan partainya tidak akan pernah mendukung praktik poligami.

Dia menegaskan, poligami adalah bentuk ketidakadilan yang dilembagakan oleh negara. Sehingga, UU tersebut harus direvisi agar tidak ada lagi perempuan dan anak-anak yang menjadi korban ketidakadilan.

(sat/JPC)

Dua Kali Dipalak Pengunjuk Rasa, Sosiolog UI Ini Minta Aparat Proaktif

JawaPos.com – Sosiolog Universitas Indonesia (UI) Imam Prasodjo meminta aparat bertindak tegas terhadap aksi unjuk rasa yang disertai pemalakan. Kejadian itu pernah dialaminya.

“Saya pernah mengalami sendiri, didemo dan ujung-ujungnya dimintai uang,” ungkap Imam di Jakarta, Selasa (18/12). 

Aksi unjuk rasa yang menimpa dirinya, jelas Imam, tak lepas dari sebuah lembaga sosial yang didirikannya. Melalui lembaga tersebut, ia sebenarnya membantu pembangunan SMKN Tegal Waru, Purwakarta yang saat itu memperoleh bantuan Kemendikbud dan juga beberapa BUMN, seperti PTPN 8, PT Krakatau Steel dan PT Semen Tiga Roda. 

Bantuan itu, menurut Imam, ada yang berupa lahan dan juga dana. Bantuan lahan yang diterima seluas 5 hektare sedangkan dana sebesar Rp 10 miliar. Pada saat itu, Imam juga mengundang KPK dan pihak kejaksaan guna melakukan sosialisasi dan monitoring. 

Tak diduga, proses pembangunan itu justru mengundang aksi unjuk rasa kelompok tertentu. Mereka menuding Imam melakukan pelanggaran, seperti proses lelang, kontraktor, dan asuransi pegawai.

“Aksi itu juga diliput media, namun anehnya saya tidak pernah diwawancarai. Ternyata, ujung-ujungnya mereka meminta uang,” jelasnya. 

Tidak hanya sekali, aksi serupa juga terjadi ketika Imam membantu Sekolah Dasar (SD) Pondok Kacang, Tangerang Selatan. Ketika itu, sejumlah orang juga melakukan aksi unjuk rasa. Tapi seperti juga unjuk rasa soal SMKN di Purwakarta, para pendemo terkait SD tersebut juga meminta sejumlah uang. 

“Aksi unjuk rasa yang disertai pemalakan memang marak belakangan ini. Sasarannya sangat luas, termasuk swasta, pemerintahan, dan juga lembaga sosial seperti yang pernah dialaminya,” paparnya. 

Dalam konteks itulah, Imam berharap agar aparat dapat bertindak tegas. Tidak hanya menunggu laporan, sebaiknya aparat juga proaktif, ketika menemukan indikasi kuat bahwa terjadi pemerasan di balik aksi unjuk rasa.

“Selain itu, Dewan Pers juga diharapkan bertindak tegas jika ditemukan oknum wartawan yang bekerja sama dengan pendemo terkait tindak pemerasan,” pungkasnya.

(jpg/JPC)

Mau Aman dari Manipulasi Suara? Pigai Sarankan 02 Menang Dua Digit

JawaPos.com – Antisipasi kecurangan manipulasi suara hasil pemungutan suara Pilpres 2019 harus dilakukan oleh pasangan Prabowo-Sandi. Karena terbuka kemungkinan manipulasi dilakukan pihak tertentu jika hasil suara hanya selisih 1-2 persen.

Itu diungkapkan, oleh Mantan komisioner Komnas HAM Natalius Pigai pada diskusi bertajuk ‘Keamanan Pilpres 2019: Optimisme Atau Kekhawatiran?’ yang digelar Seknas Prabowo-Sandi di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (18/12).

“Kalau selisih suara hanya 1-2 persen, saya kira rentan sekali dimanipulasi,” ujar Pigai.

Lebih lanjut, Pigai menyarankan kubu Prabowo – Sandi mengawasi secara ketat seluruh proses penghitungan suara, terutama di daerah-daerah yang dinilai rawan terjadi manipulasi. Ia mengingatkan, manipulasi biasanya terjadi pada saat proses penghitungan dilakukan.

“Saya kira di luar Jawa, suara kedua pasangan capres bisa berimbang. Karena itu perlu diawasi secara ketat di wilayah-wilayah pinggiran yang rawan. Jadi intinya jangan lengah,” ucapnya.

Selain mengawasi dengan ketat, Pigai juga menyarankan seluruh kubu pasangan calon presiden nomor urut 02 bekerja keras meyakinkan masyarakat. Paling tidak, agar pasangan Prabowo -Sandi dapat menang dengan selisih suara di atas 10 persen.

“Ada cara lain, kalau (kubu Prabowo-Sandi) tidak mau dimanipulasi, maka harus menang dengan selisih dua digit atau sepuluh persen ke atas,” pungkas Pigai. 

(aim/JPC)

Hasto: Dari Dulu PDIP Membumikan Nilai-nilai Agama

JawaPos.com – Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan menggelar diskusi panel bertema PDI Perjuangan dan Magnet Politiknya, di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Selasa (18/12). Acara tersebut digelar dalam rangka menyambut HUT 46 Tahun PDIP pada 10 Januari 2019.

Mengawali diskusi, Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, PDIP selalu terbuka pada masukan dan kritik yang membangun. Oleh karena itu, dalam diskusi panel, diundang pembicara dari latar belakang berbeda, yakni Savic Ali (tokoh muda NU), Defy Indiyanto Budiarto (aktivis muda PP Muhammadiyah), dan Dewi Haroen (pakar psikologi politik).

“PDIP terus melakukan perbaikan karena watak politik sangat penting untuk membangun negeri,” kata Hasto ‎di lokasi.

Hasto melanjutkan, PDIP ingin terus menjadi partai yang akuntabel dan ramah pada rakyat. Sebagai salah satu buktinya, semua calon anggota legislatif diwajibkan turun menyapa masyarakat dan lolos uji kelayakan.

“Kalau kita mau dapat suara Pemilu lebih tinggi dari 29 persen, jaga pemilih muslim, pemilih muda, pemilih perempuan. Kita harus lebih ramah, kantor kita jadi rumah rakyat dan pusat kebudayaan,” ujarnya.

“Dari dulu kita membumikan nilai-nilai agama, nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari,” tambahnya.

Sementara itu, Savic Ali memaparkan bagaimana PDIP menjadi elemen penting dalam menjaga persatuan dan keberagaman di Indonesia.

Direktur NU online itu menyampaikan, PDIP dan NU memiliki tantangan yang sama, yaitu meyakinkan mayoritas muslim Indonesia bahwa Pancasila sudah Islami.

“Ini pertarungan gagasan. Kader PDIP harus memenuhi ruang-ruang diskusi dan media sosial dengan gagasan. Harus bisa meyakinkan mayoritas muslim Indonesia bahwa Pancasila sudah Islami,” katanya.

Dia menegaskan, PDIP adalah partai politik yang memiliki sejarah panjang dengan Nahdlatul Ulama. Tokoh NU Kiai Wahab Hasbullah, kata Savic, sangat dekat dengan Bung Karno.

“Mbah Wahab yang meyakinkan Bung Karno bisa jadi pemimpin Islam. Bung Karno salat dan menikah dengan cara Islam,” ungkap Savic.

Kemudian Defy Indiyanto memaparkan bahwa PDIP harus memaksimalkan usaha meraih suara pemilih muda. Menurut dia, PDIP adalah partai yang memberi peluang besar pada semua calegnya.

“Caleg muda harus lebih aktif tampil di media untuk menunjukkan kemampuan pada masyarakat,” ujar Defy.

Dari sisi psikologi politik, Dewi Haroen menyampaikan bahwa Pemilu 2019 jadi momentum PDIP untuk menunjukkan kemampuan kader mudanya. Politisi muda PDIP dia yakini akan meningkatkan perolehan suara PDIP dari pemilih milenial, usia 17-34 tahun, yang jumlahnya mencapai 40 persen dari total pemilih Pemilu 2019.

“Kaderisasi sangat penting, dan PDI Perjuangan sudah melakukannya dengan benar,” ungkap Dewi Haroen.

(gwn/JPC)

Soal Perusakan Bendera Demokrat, Ini Saran JK ke SBY

JawaPos.com – Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) ikut mengomentari terkait perusakan spanduk yang Partai Demokrat di Pekanbaru, Riau beberapa waktu lalu. Mantan Ketua Umum Partai Golkar ini menyarankan supaya Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melaporkan hal tersebut ke pihak kepolisian.

“Ya sama imbauannya, Pak SBY lapor ke polisi,” ujar JK di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka, Jakarta, Selasa (18/12).

‎Sementara selain JK, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto juga turun mengungkapkan spanduk Partai Demokrat yang dirusak.

Wiranto mengungkapkan bahwa terdapat oknum Partai Demokrat dan oknum PDIP terlibat dalam perusakan baliho Partai Demokrat di Pekanbaru, Riau beberapa hari lalu.

Hal itu ia katakan berdasarkan laporan dari Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian yang mengaku telah merampungkan pengusutan atas kasus tersebut.

“Nah ternyata dari Pak Kapolri cepat sekali mengusut itu ternyata, memang perbuatan oleh oknum tertentu, dari partai tertentu, baik partai PDIP maupun Demokrat ada, oknum itu sudah ditangkap,” kata Wiranto.

Wiranto lantas membeberkan bahwa kedua oknum parpol itu melancarkan aksinya atas inisiatif pribadi tanpa didasari oleh kebijakan maupun instruksi partai.

Ia menjelaskan bahwa perbuatan itu merupakan tindakan miskoordinasi karena pelaku berusaha melakukan tindakan tersebut untuk mendapatkan pujian pimpinan parpol.

“Mereka tidak ada perintah tidak atas kebijakan pimpinan partai politik, tapi karena ada miskoordinasi tidak mematuhi aturan dan perintah mereka melakukan inisiatif yang merugikan untuk mendapatkan pujian, mendapatkan pahala, tetapi tindakannya salah,” katanya.

(gwn/JPC)

Koalisi Jokowi: Pernyataan Prabowo Buat Indonesia Tidak Maju

JawaPos.com – Koliasi Jokowi-Ma’ruf Amin mengeluh dengan pesimisme yang selalu diucapkan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto. Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Ma’ruf Amin, Ace Hasan Syadzily mengatakan Prabowo yang menyebut Indonesia bakal punah adalah pernyataan pesimisme yang terus-terusan diungkapkan.

“Pak Prabowo selalu menyampaikan pernyataan yang justru membuat negara ini tidak akan maju dan tegak, jika yang disampaikan dirinya adalah narasi-narasi pesimisme,” ujar Ace kepada JawaPos.com, Selasa (18/12).

Ketua DPP Partai Golkar ini mengaku, rakyat Indonesia semakin yakin bahwa memang tidak selayaknya Prabowo menjadi Presiden di 2019. Jika yang disampaikan adalah hal-hal yang bersifat negatif.

“Negara ini sudah dikelola dengan baik dan sesuai dengan cita-cita pendiri bangsa, yaitu memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta menciptakan keadilan sosial,” katanya.

Presiden Jokowi dalam empat tahun ini telah mengarahkan kepemimpinannya ke arah itu. Pembangunan Infrastruktur, penguatan sumber daya manusia dan mengurangi ketimpangan sosial.‎

‎Sebelumnya, Prabowo menyebut Indonesia bisa punah seumpama dirinya dan calon wakil presiden Sandiaga Uno kalah dalam pemilihan presiden 2019.

“Karena itu kita tidak bisa kalah. Kita tidak boleh kalah. Kalau kita kalah, negara ini bisa punah,” kata Prabowo‎‎.

Prabowo beralasan, dia merasakan adanya getaran besar dari masyarakat yang menginginkan perubahan dan perbaikan. Prabowo menyebut rakyat juga menginginkan pemerintahan yang bersih dari korupsi. Sementara itu elite Indonesia selalu mengecewakan dan gagal menjalankan amanah rakyat.

(gwn/JPC)

Lagi Koordinasi, Bawaslu Belum Lihat Video Anies di Sentul

JawaPos.com – Gubernu DKI Jakarta Anies Baswedan diduga melakukan pelanggaran kampanye. Pasalnya, mantan mendikbud era Jokowi itu memberikan simbol dua jari di depan kader Partai Gerindra.

Anies pun dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) oleh Garda Nasional untuk Rakyat (GNR). Mereka meminta supaya Anies Baswedan diberikan sanksi karena berkampanye di hari kerja.

Saat dikonfirmasi, Komisioner Bawaslu, Mochammad Afifuddin mengatakan, pihaknya akan segera mungkin berkoordinasi di Bawaslu Provinsi Jawa Barat. Karena Anies mengacungkan dua jari itu di Sentul, Jawa Barat saat perhelatan Konfrernas Partai Gerindra.

“Saya lagi cek dari Bawaslu Jawa Barat, karena lokasi itu wewenang Bawaslu Jawa Barat. Saya lagi minta info termasuk videonya,” ujar Afifuddin di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta, Selasa (18/12).

Saat disinggung apakah ada pelanggaran yang dilakukan Anies Baswedan, Afif mengaku belum bisa memutuskannya. Karena dia belum melihat video Anies Baswedan mengacungkan dua jari.

Namun saat ini yang bakal dilakukan adalah apakah Anies Baswedan itu mengajukan cuti dari jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta atau tidak.

“Apakah dia kampanye atau tidak, nanti kita cek cutinya dan ini berhubungan dengan banyak izin kan, nah itu kami cek,” ungkapnya.

‎Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan diketahui hadir dalam acara Konfernasi Partai Gerindra pada Senin (17/12) kemarin. Di acara tersebut, Anies juga sempat menyampaikan pidato. Dalam pidatonya, Anies mendoakan pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno bisa meraih kemenangan di Pilpres 2019 seperti yang ia raih saat pemilihan gubernur DKI Jakarta 2017 lalu.

Selain itu, Anies juga sempat menyampaikan terima kasih kepada Prabowo karena telah diberi kesempatan untuk menjalankan tugas di DKI. Menutup pidatonya, Anies pun kemudian mengacungkan dua jari ke atas.

(gwn/JPC)

Kubu Petahana: Bukan Cuma Prabowo-Sandi Saja, Kami Juga Rugi!

JawaPos.com – Perdebatan soal kotak suara Pemilu 2019 berbahan karton kedap air masih terus berlanjut. Banyak yang meragukan ketahanan dari kotak suara jenis ini. Bahkan secara tampilan mirip dengan kardus yang mudah rusak. Sehingga dikhawatirkan akan menjadi masalah saat Pesta demokrasi berlangsung.

Juru Bicara Tim Kampanye Nasional TKN Jokowi-Ma’ruf, Lena Maryana Mukti meminta agar kubu 02 tidak terlalu mengkhawatirkan potensi pelanggaran pemilu dengan adanya kotak suara berbahan karton. Menurutnya jika ada kecurangan kubu petahana pun akan ikut dirugikan.

“Kecurangan-kecurangan yang dilakukan bukan hanya saja bisa merugikan BPN atau Prabowo-Sandi, tapi juga merugikan kami,” ujar Lena di Rumah Cemara Menteng, Jakarta Pusat, Senin (17/12).

Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu mengatakan, kotak suara berbahan karton sudah diuju coba. Dan ketahanannya pun dianggap cukup kuat.

Perencanaan pembuatan kotak suara ini juga sudah sejak jauh-jauh hari, bahkan sebelum penetapan pasangan Capres-Cawapres. Selain itu dalam Rapat antara KPU dengan Komisi II DPR RI yang didalamnya juga ada politisi kubu 02, sudah klir membahas penggunaan alat pemilu ini.

“Sudah pernah dibahas dan diuji coba dan pernah dilakukan pada periode sebelumnya,” imbuh Lena.

Pernah digunakannya kotak suara berbahan karton ini di pemilu-pemilu sebelumnya pun seharusnya dipertimbangkan juga oleh publik. Mengingat belum tersiar kabar pernah terjadi kecurangan yang diakibatkan kotak suara berjenis ini.

Menurut Lena, independensi dan sistem pengawasan dari penyelenggara pemilu yang harusnya ditingkatkan. Pasalnya mereka yang mampu mencegah terjadinya pelanggaran pemilu.

“TKN tegas bahwa seluruh penyelenggaraan pemilu harus dilakukan sesuai prosedur dan perundang-undangan yang berlaku,” pungkasnya.

(sat/JPC)

PKB: Menangkan Jokowi-Maruf Sama dengan Melanjutkan Perjuangan Gus Dur

JawaPos.com – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mulai bekerja ekstra dalam upaya pemenangan Pilpres 2019 bagi pasangan Jokowi-Ma’ruf. Sejumlah strategi dan target pun mulai disusun mereka di sisa 4 bulan masa kampanye ini.

Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengatakan, partai bertekad menyumbangkan minimal 25 juta suara untuk pasangan nomor urut 01. Hal ini bagian dari kesungguhan mereka menjadikan Jokowi Presiden dua periode.

“PKB bertekad minimal 25 juta suara untuk pak Jokowi,” ujar Cak Imin di Balai Sarbini Jakarta, Senin (17/12).

Target 25 juta suara dikatakan Cak Imin merupakan rencana realistis. Terutama dengan melihat kondisi pemilih saat ini.

Lebih lanjut, Wakil Ketua MPR RI itu menilai bahwa memenangkan Jokowi-Ma’ruf adalah prioritas. Dia menyebut pemerintahan Jokowi merupakan kelanjutan perjuangan mantan Presiden, Abdurrahman Wahid alias Gus Dur.

“Kemenangan nomor 01 merupakan wujud perjuangan Gus Dur,” imbuhnya.

Guna meraih target tersebut, Cak Imin memerintahkan agar seluruh caleg dan kadernya bekerja ekstra dalam penggalangan pemilih. Direncanakan Januari 2019 akan menjadi start dari perwujudan 25 juta suara untuk Jokowi.

“Caleg kita akan bekerja terus sekuat tenaga,” pungkasnya.

(sat/JPC)

Elite TKN Selesai Bertemu JK, Ini Hasilnya

JawaPos.com – Sejumlah Elite Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf baru saja menggelar pertemuan dengan Ketua Dewan Pengarah TKN, Jusuf Kalla (JK). Sejumlah hasil evaluasi pun dikantongi timses petahana itu untuk mengarungi Pilpres 2019.

Wakil Presiden itu mengatakan, dari evaluasi bersama diketahui dalam 3 bulan masa kampanye tren elektabilitas pasangan Jokowi-Ma’ruf mengalami grafik kenaikan. Hal ini tentu kabar baik bagi koalisi, dan harus dijaga hingga Pilpres usai.

“Kami optimis bahwa setelah melihat kampanye 2 bulan, optimis bahwa keterpilihan atau suara dari pak Jokowi dan partai-partai yang ada terus positif naik,” ujar JK di kediamannya Jalan Brawijaya 6 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (17/12).

Selain dari survei internal, survei eksternal pun dianggap menunjukan tren positif. Maka hasil temuan ini akan dijadikan koalisi untuk menyusun strategi kembali di sisa waktu kampanye.

“Banyak sekali sebenarnya survei-survei. Tapi dari banyak survei itu kita simpulkan satu sama lainnya. Jadi survei disurvei lagi. Hasil survei kita gabungkan lagi, tetap positif,” imbuhnya.

Hanya saja JK tidak memungkiri jika pasangan Jokowi-Ma’ruf masih memiliki catatan perbaikan. Terutama di wilayah dengan raihan suara rendah.

“Banten masih perlu perjuangan, usaha keras di Banten tentu. Tapi kita harapkan itu akan positif nanti pada waktunya,” jelasnya.

Maka untuk menjinakkan wilayah dengan pemilih rendah, TKN akan membentuk tim khusus yang menangani masalah tersebut. Hanya saja JK masih enggan membocorkan lebih jauh rencana ini.

Lebih jauh, JK mengatakan di sisa masa kampanye, TKN akan memperbanyak sistem kampanye door to door, bukan kampanye massa seperti yang sering dilakukan. Cara ini dianggap akan lebih efektif meraup pundi-pundi elektabilitas.

“Tentu, karena kampanye itu sekarang bukan lagi kampanye massa. Jadi otomatis door to door, karena tidak ada lagi rapat umum, artinya terbatas lah,” pungkasnya.

(sat/JPC)

Luhut Tak Setuju Ma’ruf Dibilang Tak Berperan Naikkan Elektoral Jokowi

JawaPos.com – Belakangan banyak penilaian jika Ma’ruf Amin belum banyak berperan untuk menaikkan elektoral Joko Widodo (Jokowi) di Pilpres 2019. Akibatnya elektabilitas pasangan nomor urut 01 ini cenderung stagnan.

Menanggapi itu, Ketua Dewan Pengarah Tim Bravo 5, Luhut Binsar Pandjaitan mengaku tidak setuju dengan pendapat itu. Menurutnya, Ma’ruf memiliki peran vital bagi Jokowi.

“Enggak. Siapa omong gitu. Perannya pak Ma’ruf Amin bagus kok,” ujar Luhut di Kantor Wakil Presiden Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (17/12).

Hanya jika Luhut mengakui jika Ma’ruf belum intens turun kampanye ke masyarakat. Sehingga wajar jika elektoral belum terdongkrak maksimal.

“Beliau (Ma’ruf, Red) belum turun ke lapangan,” imbuhnya.

Namun, Menko Maritim itu meyakini jika Ma’ruf sudah turun kampanye, elektabilitas pasangan nomor urut 01 bisa melejit. Hanya saja Luhut enggan membeberkan berapa target elektoral yang harus diraih Ma’ruf.

“Bisa (Ma’ruf dongkrak elektabilitas Jokowi, Red). Saya nggak tahu (berapa banyak targetnYa, Red). Ya kan kalau kita belum turun, kalau sudah turun baru tahu,” tandasnya.

(sat/JPC)

Bela SBY, Prabowo: Kalau Demokrat Disakiti, Kita Merasa Disakiti Juga!

JawaPos.com – Kasus perusakan atribut partai Demokrat oleh sejumlah oknum yang tak bertanggung jawab di Pekan Baru, Riau telah memancing reaksi sejumlah elite partai politik. Tak terkecuali calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto, Dia mengaku prihatin atas peristiwa tersebut.

Tak tanggung-tanggung, keprihatinan itu disampaikan langsung oleh Prabowo dalam sambutannya di acara Konferensi Nasional (Konfernas) Partai Gerindra dalam rangka penguatan tim pemenangan Pileg dan Pilpres 2019 mendatang di Sentul Internasional Convention Center (SICC), Bogor, Senin, (17/12).

“Sampaikan ke Pak SBY, kalau Demokrat disakiti, kita merasa disakiti juga. Kalau ada yang robek-robek baliho Demokrat, sama dengan robek-robek baliho nya Gerindra,” katanya

Prabowo pun mengimbau kepada seluruh pihak untuk menjalani pesta demokrasi dengan tidak melakukan aksi atau upaya yang dapat berpotensi mencederai demokrasi. Sebaliknya, mantan menantu Soeharto itu meminta demokrasi harus berjalan sebagaimana mestinya.

Dia juga mengingatkan, kejadian perusakan atribut kampanye partai Demokrat itu tidak boleh terulang oleh parpol lainnya. Sebab, pihaknya juga memiliki kekuatan yang besar untuk melawan upaya yang sudah memperburuk pesta demokrasi di Indonesia.

“Kita mengimbau jangan robek-robek baliho, jangan robek-robek spanduk. Laksanakan demokrasi dengan baik, karena hati-hati loh kita juga punya kekuatan. Bagaimana GMD? Siap! Kamu berani atau tidak? Berani! Bagaimana singa-singa tua? PPIR? Siap!,” tegasnya disambut riuh ribuan kader.

(aim/JPC)

Di Depan Prabowo dan Kader Gerindra, Anies Pamer The Jak Juara Liga 1

JawaPos.com – Masa kerja Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah menginjak usia lebih dari satu tahun. Mantan menteri pendidikan era Jokowi itu menyampaikan capaian dan prestasi yang telah dicapainya selama menjabat sebagai orang nomor satu Jakarta.

Dalam acara konferensi nasional partai Gerindra, Anies mengaku telah berhasil menunaikan satu persatu janji yang pernah diikrarkan pada masa kampanye lalu. Terutama mengenai pengentasan kemiskinan selama periodenya menjabat.

“Tahun lalu amanat itu diberikan ke kita. Tahun ini, satu demi satu yang jadi rencana tertunaikan. Alhamdulillah angka pengangguran turun, kalau mau diteruskan daftaranya panjang. Terbukti ada 21 pengharagaan dalam satu tahun,” kata Anies di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Senin (17/12). 

Anies juga bilang semasa menjabat jadi orang nomor satu Jakarta, dia berhasil membuktikan sejumlah kebijakan yang dahulu pernah dideskreditkan. Mulai dari DP rumah 0 persen, menutup lokasi prostitusi, dan penutupan proyek reklamasi.

“Kita lakukan penghentian (proyek reklamasi). Dan saya katakan itu tak butuh kerahkan massa. Yang dibutuhkan selembar kertas dan TTD,” ungkap dia.

Dia juga mempercayai kerja yang dilakukan olehnya tak terlepas atas bantuan dari berbagai pihak yang ikut membangun Ibu Kota. Anies mengapresiasi hasil kerja yang telah dilakukan semua pihak.

“Itu bukan kerja satu dua orang, ini kerja kolosal. Yang mulai dari doakan, yang bekerja di kampung-kampung. Semua kerja dengan perasaan ini tanggung jawab kami, ini yang harus diberikan terbaik untuk Jakarta. Kemenangan itu bukan kemenangan bayaran,” tuturnya.

“Satu tahun ini tanda perubahan mulai di Jakarta. Bahkan kesebelasannya pun juara liga 1,” tutupnya.

(aim/JPC)

Wiranto Tahu Perusak Atribut Demokrat, Ternyata Oknum 2 Partai Ini

JawaPos.com – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto angkat suara terkait kasus perusakan baliho milik Partai Demokrat di Riau. Ia bahkan mengaku telah mengantongi identitas pelakunya.

Mantan Panglima TNI itu mengatakan bahwa perusak baliho tersebut merupakan oknum dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), dan oknum Partai Demokrat. Hal itu diketahui setelah mendapat informasi langsung dari Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian.

“Nah ternyata dari Pak Kapolri cepat sekali mengusut itu, ternyata memang perbuatan oleh oknum-oknum tertentu, dari partai tertentu baik Partai PDIP maupun Demokrat ada, oknum itu sudah ditangkap,” kata Wiranto di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (17/12).

Wiranto menuturkan, motif perusakan ini bukan karena politik. Melainkan pelaku hanya ingin mendapatkan pujian dengan sensasi yang dibuatnya.

Dia pun mengaku heran atas perbuatan oknum tersebut. Seharusnya kejadian seperti ini tidak terjadi karena mencoreng semangat demokrasi Indonesia yang saat ini sudah berjalan aman dan damai.

“Presiden juga sangat menyesalkan peristiwa ini dan saya juga sudah meminta untuk usut tuntas, siapa pun pelakunya kita tindak secara hukum,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Jenderal Purnawirawan TNI itu meminta agar kasus ini tidak dibesar-besarkan. Dia memastikan perusakan baliho Demokrat sudah ditangani profesional oleh polisi.

“Jangan dibesar-besarkan karena masalah ini sudah ditangani dengan baik oleh kepolsian. Oknum sudah diketahui, saksi juga sudah ada, tinggal kita limpahkan,” tegas Wiranto.

(ce1/sat/JPC)

Anak Buah SBY: Kalau Gak Diusut Tuntas, Jokowi Bisa Kalah!

JawaPos.com – Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Andi Arief meminta Presiden Joko Widodo turun tangan mengusut perusakan dan pembakaran atribut Demokrat di Riau. Tak hanya pelaku, tapi turut diungkap siap otak di balik perusakan itu.

“Presiden Jokowi harus memastikan pengusutan dan penegakan hukum secara tuntas, termasuk siapa dalang di balik insiden itu,” tulis Andi via akun twitter @AndiArief__, Senin (17/12).

Lebih lanjut, dia menilai jika Jokowi tidak mengusut kasus ini, dirinya akan kalah dalam Pilpres. “Kalau tidak, Jokowi akan kalah dalam Pilpres dan bahkan bisa jatuh. Tidak mungkin bisa diendapkan seperti kasus Novel Baswedan dan lainnya,” sambungnya.

Andi menegaskan bahwa masalah perusakan bendera partai berlambang mercy di Riau itu kesempatan bagi Jokowi. Yakni untuk menunjukkan nyali sebagai Kepala Negara dalam penegakan hukum. 

“Ini adalah kesempatan Pak Jokowi menggunakan ‘uji nyali’ sebagai Presiden. Tidak mungkin ada keadilan hukum tanpa kepemimpinan kuat dari Presiden,” tegasnya.

Andi juga menyebut Kepolisian Daerah Riau sudah melakukan penyelidikan dan akan menyampaikan ke publik tentang hasil pengusutannya. Namun, dia menekankan kepolisian harus bisa profesional dalam memberi informasi kepada masyarakat.

“Cerita yang sebenarnya dan motif di balik insiden perusakan atribut SBY dan Demokrat telah diketahui banyak pihak, baik di Riau sendiri maupun di seluruh Indonesia. Partai Demokrat sendiri sudah mengantongi bukti dari investigasi,” tulisnya lagi.

Terakhir, dia menyampaikan rasa terima kasih kepada masyarakat Riau, kader maupun simpatisan. Dia pun berharap nantinya Riau bisa terus menjaga persatuan, maju, dan sejahtera.

“Terima kasih buat masyarakat Riau, juga kepada para kader dan simpatisan. Kami akan kembali lagi pada saatnya ke Riau. Terus jaga persatuan, terus maju dan sejahtera. Riau Hebat !!!,” tutup Andi.

(ipp/JPC)

Biar Kapok! Pakar Minta Koruptor Dipermalukan dan Dihukum Berat

JawaPos.com – Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar sebagai ‘pasien’ kepala daerah ke-106 sejak KPK berdiri. Politikus yang pernah di Golkar, Demorat, dan terkahir di Nasdem itu terbelit kasus pemerasan anggaran pendidikan terhadap kepala sekolah di 140 SMP di Cianjur.

Menanggapi adanya fenomena ini, Pakar Hukum Pidana Abdul Fickhar Hadjar menilai, jabatan kepala daerah sebagai lahan basah untuk mengembalikan modal yang sempat dikeluarkan seseorang ketika hendak mengikuti kompetisi politik.

“Korupsi sudah menjadi budaya terutama dalam birokrasi dan sistem politik kita yang mahal untuk membeli kekuasaan,” katanya saat dikonfirmasi, Senin (17/12).

Menurutnya, sikap kepala daerah semestinya bisa mengabdi untuk menyejahterakan rakyat bukan malah mementingkan kepentingan pribadi, golongan, dan kroninya.

“Faktanya, posisi kepala daerah dipandang sebagai lahan basah untuk pengembalian modal politik yang sudah dikeluarkan,” imbuhnya

Lebih lanjut, dia mengatakan, alasan kepala daerah selalu melakukan perbuatan korupsi karena pemidanaan yang tidak berjalan efektif. Salah satunya, sebut Fickar seperti pihak yang dihukum atau tengah menjalani hukuman di lapas, sanggup membeli kamar yang mahal dan bahkan bisa membayar uang pemberian izin keluar dengan angka puluhan juta.

“Sistem ini dikelilingi oleh budaya koruptif para pelaku hingga korupsi bisa dilakukan sebagai sebuah proyek mengeruk uang negara,” tukasnya

“Artinya apa? Ya artinya, pundi-pundi hasil korupsi masih besar jumlahnya sebagai benefit istirahat dari percaturan politik. Mengerikan masa depan politik Indonesia,” tambahnya.

Di sisi lain, dia meminta lembaga yang digawangi Agus Rahardjo cs itu untuk tidak hanya asyik melakukan operasi tangkap tangan (OTT), melainkan membuat sistem penindakan yang bisa membuat koruptor jera dengan berkoordinasi pihak penegak hukum lain.

“Harus memikirkan penindakan dan pencegahan korupsi ini lebih komprehensif, yaitu bekerja sama lembaga negara atau masyarakat,” tuturnya.

“Misal dengan cara mempermalukannya atau dengan hukuman hukuman lain yang tidak nyaman,” pungkasnya.

Dalam kasus ini, selain Irvan, KPK juga sudah menetapkan status tersangka kepada Kadisdik Cecep Sobandi; Kabid SMP Disdik Cianjur Rosidin; dan kakak ipar Irvan, Tubagus Cepy Sethiady.

KPK menduga Irvan meminta atau memotong 14,5 persen dari DAK yang bernilai Rp 46,8 miliar tersebut. Sementara, bagian khusus untuk Irvan adalah 7 persen atau sekitar Rp 3,2 miliar.

(ce1/ipp/JPC)

Kunjungi Rumah Pengasingan Bung Karno, PDIP Sindir Pemimpin Cengeng

JawaPos.com – Safari Politik Kebangsaan III menyusuri Provinsi Sumatera Utara (Sumut) selama tiga hari akahirnya berakhir. Acara itu diakhiri dengan refleksi serta penguatan mental bahwa pejuang itu tak boleh cengeng.

Rombongan yang dipimpin Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto sempat juga mengunjungi Rumah Pengasingan Bung Karno di tepi bukit Danau Toba, Kota Parapat, Senin (17/12).

Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat yang ikut dalam rombongan itu mengatakan bahwa anak bangsa wajib belajar kepada sejarah para pendiri bangsa.

“Khususnya bagaimana para pemimpin bangsa mampu menghadapi tantangan itu dengan tegas dan tidak cengeng,” kata Djarot di lokasi, Senin (17/12).

Djarot mengatakan, keberadaan Bung Karno bersama Haji Agus Salim dan Sjahrir membuktikan bahwa meski ada perbedaan pemikiran di antara mereka tak menjauhkan diri dari hubungan silaturahmi yang baik. Bersama-sama, para bapak pendiri bangsa itu masih bisa berdiskusi secara produktif demi kepentingan bangsa.

“Inilah yang sebetulnya kita harus petik, ketika kita mengetahui akar sejarah bangsa,” katanya.

“Tentunya sekarang kita harus introspeksi karena sekarang elite semakin menurun kualitas berpikirnya. Tidak berdiskusi secara subtansif. Hanya suka berkata-kata, suka membenci, suka mencaci, suka memfitnah, tapi tidak pernah melahirkan pemikiran yang produktif untuk kebaikan bangsa ini,” tambahnya.

Sekadar informasi, pada akhir 1948, Belanda yang hendak menjajah kembali Indonesia, mengasingkan Proklamator dan Presiden RI pertama, Ir. Soekarno. Awalnya, Bung Karno diasingkan di Berastagi, berjarak sekitar 110 kilometer dari Parapat. Di situ Bung Karno diasingkan bersama Haji Agus Salim dan Sjahrir.

Saat di Berastagi, Belanda meng-order seseorang untuk membunuh Bung Karno. Namun, sang pembunuh bayaran justru membatalkan niatnya itu, sekaligus memberi tahu Putra Sang Fajar untuk berhati-hati. 12 hari di Berastagi, Belanda memindahkan Bung Karno dan kawan-kawan ke rumah di Parapat itu. Selama dua bulan mereka ‘ditawan’ di sana.

Dari rumah pengasingan ini Bung Karno bisa menikmati keindahan Pulau Samosir dan Danau Toba. Danau luas membentang, dengan air tampak jernih, serta baris perbukitan yang mengelilinginya. Indah.

Rumahnya berlantai dua. Disebut rumah itu dibangun oleh Belanda pada 1820. Ukurannya sekitar 10 kali 20 meter dan dikelilingi taman yang cukup luas. Arsitekturnya bergaya bangunan klasik khas negara-negara Eropa di abad 19. Rumah itu terdiri atas beberapa ruangan. Seperti kamar tidur, ruang membaca, hingga ruang untuk salat.

(ce1/gwn/JPC)

Perusakan Baliho Demokrat, Bawaslu: Itu Pidana Pemilu

JawaPos.com – Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Edward Fritz Siregar menegaskan, perusakan alat peraga kampanye termasuk tindak pidana pemilu. Aturan itu tercantum dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Fritz juga menuturkan, ini untuk menanggapi soal perusakan atribut kampanye atau Baliho Partai Demokrat di Pekanbaru, Riau.

“Perusakan alat peraga kampanye atau APK itu termasuk pidana pemilu dan pelakunya bisa kena sanksi pidana,” kata Fritz di Jakarta, Minggu (16/12).

Larangan perusakan APK diatur dalam Pasal 280 ayat (1) huruf g UU Pemilu. Pasal tersebut  menyatakan bahwa pelaksana, peserta pemilu dan tim kampanye tidak boleh merusak dan/atau menghilangkan APK peserta pemilu. Dalam konteks ini, peserta pemilu adalah pasangan capres-cawapres, para caleg yang diusung parpol dan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Sementara sanksi atas tindakan perusakan APK peserta pemilu adalah pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp 24 juta.

Fritz juga menjelaskan, pihaknya saat ini sedang mengkaji dan mendalami kasus perusakan baliho Partai Demokrat tersebut. Bawaslu, kata dia, akan memastikan apa benar ada pihak lain yang menyuruh atau inisiatif pribadi pelakunya.

“Kita sedang mengkaji kasus ini untuk memastikan keterlibatan pihak lain. Pelakunya kan sudah ditangkap sehingga memudahkan kajian kita,” tukasnya.

Diketahui, sebelumnya Partai Demokrat menemukan banyak atribut kampanye dirusak dan diturunkan oleh orang yang tidak dikenal di Jalan Sudirman, Pekanbaru, Riau. Atribut kampanye Partai Demokrat ini masih terpasang hingga Jumat (14/12). 

Namun, pada Sabtu (15/12) paginya, atribut kampanye Partai Demokrat ini sudah dirusakkan. Padahal, di sebelahnya, ada atribut kampanye Partai Golkar, PDIP dan PSI yang masih terpampang rapi.

Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang juga berada di Pekanbaru, langsung ke lokasi terjadi perusakkan atribut kampanye itu. SBY mengaku sedih.

“Saya dengan sedih hati melihat atribut Partai Demokrat di robek, di injak-injak, dipotong dan dibuang ke parit,” ucap SBY. 

Oleh karenanya, SBY langsung memerintahkan sekjen dan pimpinan Demokrat di Riau dan Pekanbaru untuk menurunkan seluruh atribut Partai Demokrat. “Lebih baik mengalah daripada melihat atribut yang tidak bersalah dirusak,” pungkasnya.

Polisi telah menangkap terduga pelaku perusakan atribut tersebut pada Sabtu (15/12) kemarin. Dari para pelaku, polisi telah menyita empat buah tiang bambu dan kayu, sejumlah sobekan baliho dan pisau cutter. Namun motif perusakan itu masih didalami.

(rdw/JPC)

Rapat Paripurna DPR Sepi Parah, yang Hadir Kurang dari 100 Anggota

JawaPos.com – DPR RI menggelar Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI ke-10 untuk masa persidangan II tahun 2018/2019 pada Kamis (13/12). Namun lagi-lagi, suasana sepi dan bangku kosong masih tetap menjadi pemandangan mencolok di dalam ruangan.

Berdasarkan pantauan JawaPos.com, rapat paripurna yang dimulai sejak pukul 11.00 WIB itu memang tepantau sepi. Tak banyak para anggota DPR RI yang menghadiri rapat tersebut. Bahkan, tidak biasanya awak media pun tidak difasilitasi untuk melihat daftar hadir yang terletak di depan ruangan.

“Saya enggak megang absen,” ucap salah seorang petugas administrasi depan ruang paripurna DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/12).

Namun, awak media pun melakukan perhitungan secara manual di ruangan rapat paripurna. Anggota DPR RI yang menghadiri rapat tersebut tidak sampai 100 orang. Padahal, kuorum rapat paripurna DPR dapat digelar itu harus mencapai 281 dari 560 orang jumlah seluruh legislator yang hadir.

Sebagaimana diketahui, rapat paripurna DPR kali ini akan membahas beberapa agenda. Di antaranya laporan BKD terhadap temuan dan permasalahan di seluruh Kementerian atau Lembaga Mitra Kerja Komisi I sampai dengan Komisi XI DPR RI Tahun Anggaran 2015-2017.

Agenda lainnya akan membahas mengenai laporan Komisi III DPR RI terhadap Calon Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK Periode 2018 2013. Setelah itu, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.

Selanjutnya, laporan Komisi I DPR RI terhadap pembicaraan Tingkat II atau Pengambilan Keputusan Terhadap RUU Tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab Mengenai Ekstradisi (Treaty Between the Republik of Indonesia and The United Arab Emirates On Extradition).

Laporan Komisi I DPR RI terhadap pembicaraan Tingkat II atau Pengambilan Keputusan Terhadap RUU Tentang Pengesahan Nota Kesepahaman Antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Spanyol Tentang Kegiatan Kerjasama di Bidang Pertahanan (Memorandum of Understanding Between The Mystery of The Republic of Indonesia and The Mystery Of Defence Of The Kingdom Of Shine On Coomperative Activities In The Field Of Defense).

Terakhir, laporan Komisi I DPR RI terhadap pembicaraan Tingkat II atau Pengambilan Keputusan Terhadap RUU Tentang Pengesahan Nota Kesepahaman Antara Pemerintah Republik Indonesia Pemerintah Republik Serbia Tentang Kerjasama di Bidang Pertahanan (Memorandum of Understanding Between The Government of The Republic of Indonesia dan The Government of The Republic of Serbia), Dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan.

Diketahui sebelumnya, sidang paripurna  ke-9 masa persidangan ke II pada 3 Desember 2018 juga masih sepi para anggota DPR RI yang hadir. Tercatat, Anggota DPR yang hadir hanya berjumlah 151 orang sedangkan 409 anggota DPR lainnya tak hadir dalam rapat tersebut.

(aim/JPC)

Tjahjo Duga Tercecernya e-KTP di Jaktim Ada Indikasi Politis

JawaPos.com – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menduga tercecernya kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) di wilayah Pondok Kopi, Jakarta Timur pada Sabtu (8/12) terdapat kepentingan politik.

“Kalau saya melihat ada indikasinya (kepentingan politik), ada unsur di sana walau itu e-KTP sudah kedaluwarsa,” kata Tjahjo di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara (10/12).

Tajhjo pun menduga pelaku pembuangan e-KTP di Pondok Kopi sama seperti di wilayah Bogor yang terjadi pada Mei 2018 lalu. Dimana pelakunya merupakan pejabat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil.

“Kalau Bogor ya orang dalem, yang bisa ngambil orang dalem. Pencuri nggak mungkin berkarung-karung,” tegasnya.

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini menyebut, jika pelakunya merupakan orang Kemendagri akan dilakukan pemecatan.

“Pangkatnya walau kepala rumah tangga kami akan pecat kalau sama. Walau tidak ganggu sistem, mereka bisa timbulkan suasana pertentangan apa lagi ini tahun politik,” pungkasnya.

(rdw/JPC)

Percaya Akan Segera Salip Jokowi, Jadi Alasan Sandi Jual Saham

JawaPos.com – Demi meraih kemenangan Pilpres 2019, Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 02, Sandiaga Salahuddin Uno kembali melego saham PT Saratoga Investama Sedaya Tbk (SRTG). Bahkan jika ditotal dari penjualan saham ini dia sudah mengantongi sekitar Rp 503 miliar. Kabarnya dana tersebut untuk membiayai kampanye.

Terkait itu, Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi, Andre Rosiade mengatakan, penjualan saham ini didasari atas pertimbangan elektabilitas jagoannya. Dengan adanya suntikan dana, maka diharapkan pengejaran elektabilitas terhadap Joko Widodo bisa semakin cepat.

“Jadi gini survei terakhir kita pak Prabowo-Sandi sudah di atas 40 persen. Jadi dalam 3 bulan bekerja sudah sampai segitu. Prediksi Januari akan menyalip pak Jokowi,” ujar Andre kepada wartawan, Jumat (7/12).

Melihat progres menanjak tersebut, maka baik Prabowo maupun Sandi disebut semakin terpacu menghadapi persaingan Pilpres 2019. Karena menilai kemenangan semakin dekat, maka Sandi disebut tidak ragu menjual saham perusahaannya.

“Tentu bang Sandi sebagai kandidat melihat hasil itu tambah semangat untuk jual saham lagi,” sambung Andre.

Di sisi lain, politikus partai Gerindra itu memang tidak memungkiri jika kekuatan financial kubu 02 tidak sekuat pesaingnya. Maka koalisi harus putar otak untuk menyelesaikan masalah itu, salah satunya yaitu dengan Sandi menjual saham.

“Apalagi kita kan yang menyumbang hanya masyarakat kecil, jumlahnya Rp 20-50 ribu. Yang besar-besar belum ada di kita, kan adanya di pak Jokowi semua,” pungkas Andre.

(sat/JPC)

Istana Dituding Ikut ‘Bermain’, Ali Ngabalin Ngamuk

JawaPos.com – Pihak Istana Negara disebut-sebut sebagai pihak di balik terpilihnya Sunanto sebagai Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah. Bahkan muncul tudingan Presiden Joko Widodo menggelar pertemuan dengan sejumlah pimpinan PP Muhammadiyah.

Menanggapi itu, Tenaga Ahli Kedeputian IV Kantor Staf Presiden, Ali Mochtar Ngabalin dengan tegas membantahnya. Bahkan menurutnya itu hanya pemikiran salah yang tidak memiliki dasar kuat.

“Jangan jadi orang tolol dan dungu gito loh,” ujar Ngabalin di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (3/12).

Ngabalin menjelaskan bahwa tidak ada urusannya Istana campur tangan dalam pemilihan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah. Pasalnya hal itu tidak ada korelasinya sama sekali.

“Apa urusannya Pemuda Muhammadiyah dan ketum itu terpilih dengan urusan istana coba? emang istana mengkoordinir organisasi-organisasi pemuda?,” kata Ngabalin.

“Kenapa ada orang begitu terpilih si A kemudian si B tidak terpilih kemudian tuduhannya ke istana. berpikirlah sebagai manusia manusia yang memiliki peradaban tinggi,” imbuhnya.

Lebih lanjut, politikus partai Golkar itu lantas meminta sinergitas organisasi Pemuda Muhammadiyah lebih ditingkatkan, terutama antara senior dan junior. Hal itu demi menciptakan organisasi yang kuat.

“Ciptakan legacy yang baik agar anak anak muda Muhamadiyah bisa belajar pada seniornya. kalau dia kalah kenapa?,” pungkas Ngabalin.

(sat/JPC)

Elite PDIP Akui Terima Uang dari Bupati Cirebon Nonaktif

JawaPos.com – Kasus dugaan korupsi Bupati Cirebon nonaktif, Sunjaya Purwadi diduga sebagian dananya mengalir ke Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Uang tersebut diduga untuk acara peringatan hari sumpah pemuda 28 Oktober 2018 silam.

Menanggapi itu, Wakil Sekretaris Jenderal PDIP, Andreas Hugo Pareira membenarkan jika ada penerimaan dana dari Sunjaya. Hanya saja dia tidak tahu pasti detailnya.

“Konon seperti itu (Bupati Cirebon berikan sumbangan dana, Red),” ujar Andreas di Sarinah, Thamrin, Jakarta Pusat, Sabtu (1/12).

Lebih lanjut, Andreas menegaskan bahwa uang tersebut diterima dalam bentuk sumbangan kader untuk partai. Partai juga tidak mengetahui jika dana tersebut berasal dari tindak pidana korupsi.

“Itu kan kontribusi sumbangan, artinya barang itu datang kita nggak tahu juga, nggak tahu asal-usul,” jelasnya.

Meski demikian, anak buah Megawati Soekarnoputri itu juga tidak mengetahui pasti besaran dana yang diberikan oleh Sunjaya kepada PDIP. “Nggak tahu saya (jumlah uangnya berapa, Red),” tandas Andreas.

Sebelumnya, Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan bahwa penyidik mencium adanya dugaan aliran dana dari Sunjaya untuk kegiatan partai politik. Untuk membuktikannya, komisi antirasuah bahkan telah memeriksa Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDIP Junico BP Siahaan atau Nico Siahaan.

Nico dicecar perihal aliran dana terkait suap Bupati Cirebon nonaktif Sunjaya Purwadisastra. Febri menyebut aliran dana yang dimaksud diduga untuk kegiatan partai politik (parpol).

“KPK mendalami pengetahuan saksi tentang penyelenggaraan kegiatan parpol di bulan Oktober 2018,” ucapnya pada awak media, Jumat (30/11).

Pemeriksaan ini, berawal dari adanya pengembalian uang yang diterima lembaga antirasuah ini sebesar Rp 250 juta dari pihak lain. Uang itu diduga sebagai sumbangan kegiatan parpol di hari Sumpah Pemuda.

“KPK menemukan indikasi sumber dana tersebut terkait dengan fee proyek di Cirebon yang juga menjadi salah satu objek penanganan perkara,” sebut Febri.

(sat/JPC)

Di Singapura, Prabowo Ungkap Janjinya Jika Terpilih Jadi Presiden

JawaPos.com – Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto yakin Indonesia akan menjadi salah satu contoh bagi negara lain dalam hal berdemokrasi. Karena itu, dirinya berharap tiap Pemilu berlangsung secara damai.

Mantan Danjen Kopassus meminta Indonesia memetik pelajaran demokrasi dari pemilu yang terjadi di negara lain. Khususnya belajar dari negara Malaysia dan Afrika Selatan.

“Karena dalam pergantian kekuasaan yang damai, maka kehendak rakyat Indonesia akan didengarkan, dan demokrasi akan terbukti berhasil,” kata Prabowo saat menjadi pembicara utama di The World 2019 Gala Diner yang diselenggarakan The Economist, Singapura, Selasa (27/11).

Pada kesempatan itu, jenderal berjuluk 08 itu menyampaikan sejumlah hal apabila nantinya dipercaya memimpin Indonesia. Salah satu yang ditekankannya adalah membentuk pemerintahan yang bersih.

“Apabila saya terpilih menjadi presiden, motivasi terbesar saya adalah untuk menciptakan birokrasi rasional, modern, berdemokrasi yang bersih, pemerintahan yang bersih. Dan saya pikir ini adalah kondisi terbaik untuk usaha,” tegasnya.

Tak hanya itu, Prabowo menilai sistem hukum dan birokrasi di negara Singapura sudah matang dan baik dibandingkan Indonesia. Itulah sebabnya, banyak warga negara asing yang kini lebih memilih tinggal di Singapura.

“Ada kepastian hukum (di Singapura). Maka banyak orang merasa nyaman tinggal di Singapura. Saya pikir ini adalah apa yang dibutuhkan Indonesia,” pungkasnya.

(aim/JPC)

Yusril Ihza Mahendra Bicara soal Perda Syariah

JawaPos.com – Perda syariah tidak perlu diributkan. Sebab, hukum formal di Indonesia tidak mengenal penyebutan perda itu. Hal tersebut diungkapkan ahli tata negara yang juga Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra di Surabaya kemarin.

Yusril datang ke Surabaya untuk menghadiri acara PBB bertajuk Konsolidasi Partai dan Pemantapan Calon Legislatif DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di Asrama Haji Embarkasi Surabaya, Jalan Manyar Kertoadi.

Perda syariah memang menjadi perdebatan. Itu setelah Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie menegaskan sikap partainya yang menolak perda syariah. Yusril menjelaskan, secara formal, Indonesia hanya mengenal sebutan peraturan daerah (perda).

Yusril Ihza Mahendra Bicara soal Perda SyariahKetua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra (Issak Ramdhani/JawaPos.com)

“Ada debat panjang tentang perda syariah. Itu seperti halnya hukum adat dan hukum eks kolonial Belanda yang dijadikan sebagai sumber rujukan perundang-undangan nasional,” katanya.

Yusril mengatakan, begitu hukum adat itu menjadi produk hukum, lalu disebut sebagai undang-undang Republik Indonesia. Tidak ada imbuhan kata syariah di belakangnya. Hanya ada penambahan nama daerah, nomor, tahun, dan judul.

Dia menuturkan, nama perda yang dilekatkan dengan label syariah memang tidak ada. Tapi, secara substansial, keberadaan syariah Islam tidak bisa dihindari. Sebab, saat pemerintah akan membuat produk hukum, tidak ada pilihan lain selain melihat kesadaran hukum yang hidup di masyarakat. “Di negara yang menganut asas demokrasi, kesadaran hukum rakyat yang menjadi pegangan merumuskan norma,” ujarnya.

Selain itu, disadari atau tidak, corak masyarakat Indonesia mencerminkan tiga sistem hukum. Salah satunya hukum Islam. Bahkan, ada aturan yang khusus di dalamnya berlaku hukum Islam. Yakni, Undang-Undang tentang Pengadilan Agama. Dalam hal waris, misalnya. Secara eksplisit, penyelesaian perkara pembagian warisan hanya dengan hukum Islam. Meski, aturan itu tidak mengikat. 

(dan/c10/oni)

Elite PAN Klarifikasi Soal Pernyataan Amien Rais Kepada Haedar Nasir

JawaPos.com – Partai Amanat Nasional (PAN) meluruskan pernyataan Amien Rais soal desakan kepada Ketua Muhammadiyah Haedar Nasir untuk memilih salah satu kubu di pilpres 2019 mendatang. Pasalnya belakangan ini, Amien dianggap telah mendegradasi Muhammadiyah untuk terjun ke politik praktis.

Sekjen PAN Eddy Soeparno memastikan, ucapan yang dilontarkan oleh Amien masih dalam konteks sebagai tokoh mantan pimpinan Muhammadiyah. Apalagi, kata dia, Amien merupakan tokoh yang senior.

“Pernyataan tersebut sebuah nasihat agar kader-kader Muhammadiyah, bukan Muhammadiyah sebagai institusi,” kata Eddy di Jakarta, Rabu (21/11) malam.

Amien, kata Eddy, hanya mengajak para kader Muhammadiyah untuk menentukan pilihan di pilpres atas nama pribadi. Menurutnya, setiap kader dibebaskan untuk menentukan pilihan bukan atas nama institusi.

“Kader Muhammadiyah itu (harus) menetapkan hatinya ke salah satu pasangan calon dan tidak dibiarkan kader-kader ini menentukan pilihan berdasarkan hak kebebasan pilih yang dimiliki,” pungkasnya.

Sebelumnya, Mantan Ketua PP Muahammadiyah Amien Rais menghadiri Milad ke 106 Muhammdiyah di Islamic Center, Surabaya, Selasa (20/11). Pada kesempatan itu, Amien menegaskan bahwa Muhammadiyah harus punya sikap pada Pemilihan Presiden (Pilpres).

Artinya Amin menginginkan, Muhammadiyah harus menentukan pilihan atau menyatakan mendukung salah satu kubu. Meskipun tidak harus terang-terangan menyebut nama salah satu pasangan capres atau cawapres.

Ia mencontohkan, sebut saja memilih Capres dan Cawapres yang menentang kriminilisasi ulama atau yang tidak suka ingkar janji. “Jadi, misalnya Ketua PP Muhammadiyah mengatakan terserah, tentu akan saya jewer. Itu nggak betul,” kata Amien di Islamic Center, Surabaya, Selasa (20/11).

(aim/JPC)

Setelah Elektabilitas Demokrat Stabil, Maret SBY Turun untuk Prabowo

JawaPos.com – Peran Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhyono (SBY) bagi pasangan capres dan cawapres, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno belum dirasakan. Pihak partai berlambang bintang mercy itu mengklaim sang presiden dua periode itu akan turun untuk capres-cawapres nomor urut 02 itu pada maret mendatang.

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Agus Hemanto mengatakan, pihaknya masih memegang komitmen untuk mendukung paslon nomor urut 02 tersebut. “Saat yang tepat yaitu kurang lebih di bulan Maret,” kata Agus di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (19/11).

Dikatakan Agus, SBY saat ini tengah sibuk untuk menguatkan elektabilitas partai Demokrat. Upaya itu untuk menghadapi Pemilu 2019 mendatang. Terutama untuk pemilihan legislatif (pileg). Setelah target itu tercapai baru memikirkan untuk pemilihan presiden (pilpres). “Kami harus terjun pada dua permasalahan itu,” tandasnya.

Setelah Elektabilitas Demokrat Stabil, Maret SBY Turun untuk PrabowoDua capres-cawapres. Jokowi-Ma’ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno saat deklarasi Pemilu 2019 Damai. (Fedrik Tarigan/Jawa Pos)

Sebelumnya, Partai Demokrat mulai membeberkan soal untung-ruginya mendukung pasangan Prabowo-Sandi di Pilpres 2019. SBY selaku ketua umum partai berlambang bintang mercy itu mengaku tak mendapat keuntungan elektoral dari mantan Danjen Kopassus tersebut.

Menurut SBY, di pemilu serentak yang menyandingkan pilpres dan pileg bersamaan hanya berdampak secara elektoral terhadap partai yang mengusung kadernya sebagai calon presiden (capres).

“Survei membuktikan, saat ini bahwa partai politik yang punya capres sangat diuntungkan,” kata SBY saat memberikan sambutannya dalam acara pembekalan calon legislatif DPR RI di Hotel Sultan, Jakarta Pusat (10/11).

Sebagai contoh, sebut SBY, yakni PDIP. Partai itu akan menerima keuntungan elektoral karena mengusung Jokowi sebagai capres. Jokowi di PDIP merupakan petugas partai yang diperintahkan sang ketua umum Megawati Soekarnoputri untuk menjadi capres. Hal serupa juga dirasakan caleg dari Partai Gerindra karena mengusung Prabowo Subianto sebagai capres.

“Suara kedua partai politik itu meningkat tajam. Sebaliknya, partai politik yang tidak punya capres dan cawapres, suaranya menurun, anjlok. Itu realita,” tandas SBY yang berbicara di hadapan 287 caleg Partai Demokrat.

(aim/JPC)

PPP Kubu Humphret Djemat Resmi Dukung Prabowo-Sandi

JawaPos.com – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kubu Humphrey Djemat resmi mendukung pasangan capres dan cawapres nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Pilpres 2019 mendatang. Ketua Umum PPP Humphrey Djemat mengatakan, kepengurusan ini diambil setelah melakukan rapat musyawarah kerja nasional (mukernas). Sehingga memutuskan mendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

“Menjatuhkan dukungan politknya untuk bersama berjuang dengan pasangan calon presiden dan wakil presiden republik Indonesia nomor urut 02 yakni pasangan Prabowo-Sandi dalam momentum menuju Pilpres 2019,” ujar Humphrey di Gedung Galeri, Jalan Talang, Jakarta, Jumat (16/11).

Alasan mendukung Prabowo-Sandi ini karena ingin mewujudkan Indonesia dengan perbaikan ekonomi, politik, sosial keumatan dan juga hukum tanpa adanya diskriminasi.

Kemudian Prabowo juga dinilai mampu mewujudkan kemandirian, kedaulatan dan martabat bangsa Indonesia

“Bersamaan dengan itu diperlukan kepemimpinan nasional yang mampu mengemban amanat sesuai prinsip-prinsip amanah tabligh dan fatonah,” katanya.

Oleh sebab itu, semua kader PPP di bawah kepemimpinannya dari tingkat akar rumput sampai di pusat untuk membantu kemenangan pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

“Menggunakan semua sumber daya partai mulai dari struktur DPP, DPW, dan DPC, PAC PPP dan kader di akar rumput yang hingga kini masih solid dan terpelihara guna membantu kemenanagan pasangan capres-cawapres nomor 02,” pungkasnya.

(gwn/JPC)

Soal Insiden di Makam Pendiri NU, Ma’ruf Amin Minta Sandi Lebih Sopan

JawaPos.com – Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 02, Sandiaga Salahuddin Uno tengah menjadi sorotan publik. Hal ini lantaran sebuah video pendek yang menayangkan dirinya melangkahi makam salah satu pendiri Nahdlatul Ulama, Kiai Bisri Syamsuri.

Ketika itu, Sandi tengah melakukan kunjungan ke daerah Jombang, Jawa Timur.

Menanggapi itu, Cawapres nomor urut 01, Ma’ruf Amin menilai bahwa secara etika Sandi seharusnya tidak pantas melakukan hal tersebut. Apalagi pusara yang dilangkahi adalah seorang ulama besar.

“Ya jadi mungkin (menyalahi etika, Red) apalagi makam seorang ulama besar dilangkahi misalnya, itu soal nanti masyarakat lah (yang menilai, Red),” ujar Ma’ruf di kantor MUI Pusat Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (13/11).

Lebih lanjut, mantan Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) itu beranggapan seharusnya Sandi bisa bertingkah lebih sopan. Jika memang tengah berziarah, maka diminta untuk fokus pada berdoa.

“Berdoa, kalau orang yang punya ulama, wali, minta berkahnya, saya kira itu aja, dan tentu berlaku santun lah, menghormat pada makam. Itu saya kira,” imbuhnya.

Meski demikian, Ma’ruf mengaku enggan menghakimi perbuatan Sandi itu. Menurutnya hal itu dikembalikan kepada rakyat yang memberi penilaian.

“Itu nanti tergantung reaksi di sana, umat itu seperti apa. itu kan soal ada,” pungkasnya.

Sebelumnya, Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 02, Sandiaga Salahuddin Uno kembali diterpa isu miring. Kali ini dalam sebuah video pendek dia terlihat melangkahi makam Kiai Bisri Syansuri yang tidak lain merupakan salah satu pendiri Nahdlatul Ulama (NU).

Video tersebut diunggah oleh Wakil Ketua Lembaga Seni Budaya Muslimin (Lesbumi) NU, Candra Malik di akun instagramnya @candramalik, pada Jumat (9/11). Hingga kemudian menjadi viral.

“Dengan segala hormat, benarkah Anda, Saudara @sandiuno telah melangkahi Maqbarah Kiai Bisri Syansuri di Denanyar, Jombang ketika berziarah? Mendiang adalah salah satu tokor Islam yang ikut mendirikan Nahdlatul Oelama bersama Hadratus Syekh Hasyim Asy’ari,” tulis Candra dalam caption video tersebut.

(sat/JPC)

Habib Rizieq Sebut Kepolisian Arab Saudi Marah dan Tersinggung

JawaPos.com – Kasus pemasangan bendera di kediaman Habib Rizieq Shihab (HRS) di Arab Saudi berbuntut panjang. Kali ini HRS melaporkan oknum yang menjadi dalang penempelan bendera di rumahnya.

HRS mengatakan, laporan dibuat sehari setelah dia menyelesaikan pemeriksaan di kantor polisi. Langkah hukum ini diambil sesuai permintaan polisi setempat, mengingat pemasangan bendera tidak bisa sembarangan dilakukan di Arab Saudi.

“Kepolisian Arab Saudi meminta kesedian saya melaporkan ada kejadian yang membuat mereka tesinggung, di mana ada seseorang yang meletakan poster di tembok rumah saya, kemudian memotonya. saya setuju, sepakat membuat laporan,” kata HRS dalam siaran langsungnya di Front TV, channel resmi FPI, Jumat (9/11).

Dalam peristiwa ini, HRS menyebut bahwa kepolisian Arab Saudi merasa tersinggung dan kecewa. Terlebih ketika foto pemeriksaan terhadap HRS menjadi viral di media sosial.

“Yang menjuat pemeritah Arab Saudi atau aparat kepolisian marah, kecewa karena ada penyebarluasan foto secara masif, di mana ada seorang perwira menanyai saya di pinggir jalan kemudian viral,” jelas HRS.

Dalam laporannya, pelaku bisa dijerat dengan 3 pasal. Yaitu dengan jerat perbuatan tidak menyenangkan, kemudian dengan Undang-undang transaksi elektroni yang berlaku di Arab Saudi.

Sementara itu, jika pelaku terbukti melakukan operasi intelijen, maka akan dijerat dengan Undang-undang spionase. Di Arab Saudi sendiri, jika pelanggaran hukumnya berupa operasi intelijen ilegal, maka bisa dihukum pancung.

“Dengan laporan itu, kepolisian akan mengejar mereka, yaitu melakukan perbuatan tidak menyenangkan terhadap penghuni rumah. Kemudian dituntut Undang-undang ITE dengan 15 tahun penjara, atau denda 15 juta real atau setara dengan Rp 8 miliar,” sambung HRS.

“Bahhkan bisa dikenakan Undang-undang spionase kalau terbukti mereka tertangkap melakukan gerakan intelijen asing. Di dalam wilayah hukum negara Saudi Arabia mereka bisa dikenakan hukuman pancung,” tukasnya.

(sat/JPC)

Giliran Bupati Boyolali yang Dipolisikan Pendukung Prabowo-Sandi

JawaPos.com – Salah satu pendukung calon presiden nomor urut 02 Prabowo-Sandi resmi melaporkan Bupati Boyolali Seno Samodro ke Bareskrim Polri. Pelaporan itu atas nama Ahmad Iskandar.

Diketahui, pelaporan ini buntut dari pernyataan Seno yang diduga memaki Prabowo dan meminta warganya tidak memilih Ketua Umum Partai Gerindra itu sebagai presiden di Pilpres 2019.

Apa yang disampaikan Seno itu juga sebagai balasan atas ucapan Prabowo yang menyebut tampang Boyolali bisa diusir saat masuk hotel mewah Jakarta.

Laporan Ahmad ini diterima Bareskrim Polri dengan nomor: LP/B/1437/XI/2018/BARESKRIM tanggal 5 November 2018. Dalam laporan itu, Seno diduga melanggar Pasal 156 KUHP juncto Pasal 14 dan Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang tindak pidana terhadap ketertiban umum.

Menurut Ahmad, perkataan Seno yang juga kader dari PDI Perjuangan itu merupakan tindak pidana karena secara tegas dan jelas menyatakan permusuhan, kebencian, serta penghinaan.

“Bahkan dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat,” ujar dia di Bareskrim Polri, Senin (5/11).

Apalagi, kata dia, perkataan Seno itu menyasar kepada Prabowo yang notabene adalah calon presiden yang punya banyak pendukung.

Dalam pelaporan itu, Ahmad juga menyertakan sejumlah barang bukti untuk meyakinkan penyidik. “Kami bawa bukti-bukti, seperti video, screen capture pernyataan di media online,” tandas dia.

(dna/JPC)

Disebut Jadi Pengacara Prabowo-Sandi, Hotman: Ya Risiko Orang Terkenal

JawaPos.com – Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea blak-blakan soal adanya isu yang menyebut dirinya menjadi kuasa hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Pilpres 2019 mendatang. Ia menegaskan dirinya sama sekali tidak pernah diminta atau dihubungi oleh Koalisi Adil dan Makmur menjadi kuasa hukum mantan Danjen Kopassus di Pilpres 2019.

“Enggak ada itu (menjadi lawyer Prabowo-Sandi),” ujar Hotman kepada JawaPos.com, Senin (5/11) malam.

Bahkan Hotman juga mempertanyakan pengacara yang juga Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra mendapatkan informasi tersebut dari siapa. Karena dirinya sama sekali tidak pernah diminta menjadi kuasa hukum pasangan capres dan cawapres nomor urut 02 ini.

“Aku juga enggak tahu berita siapa itu,” katanya.

Namun demikian adanya isu tersebut dia nilai sangatlah wajar. Karena dirinya terkenal dan menjadi kuasa hukum kondang. Sehingga banyak yang ingin menggunakan jasanya. “Ini risiko orang terkenal,” pungkasnya.

Terpisah, Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar Simanjuntak mengaku sampai saat ini Hotman Paris Hutapea belum bergabung dengan kubu 02 untuk menjadi kuasa hukum di Pilpres.

“Bang Hotman setahu saya tidak dan belum bergabung dengan tim hukum Prabowo-Sandi,” kata Dahnil.‎

‎Sebelumnya, pengacara yang juga Ketua Umum PBB, Yusril Ihza Mahendra mengaku telah mendapat informasi bahwa, pasangan capres dan cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno telah menunjuk Hotman Paris sebagai lawyernya untuk Pilpres 2019 mendatang.

“Mudah-mudahan informasi yang saya terima tidak salah,” ujar Yusril saat dihubungi, Senin (5/11).

Yusril yang 2014 silam menjadi pengacara pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa mengaku, jenderal berjuluk 08 ini tidak salah dalam menggandeng Hotman Paris Hutapea sebagai kuasa hukumnya.

(gwn/JPC)

Prabowo Dipolisikan, Timses Tuding Pelapor Hanya Cari Sensasi

JawaPos.com – Kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menilai, pelaporan yang dilayangkan oleh seorang warga bernama Dakun terhadapo Prabowo Subianto ke Polda Metro Jaya soal tampang Boyolali hanya sekadar cari sensasi. Hal ini dikatakan Juru Bicara Badan Pemanangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Ferdinand Hutahaean.

Menurut Ferdinan, si pelapor tidak mengerti apa maksud yang diucapkan pria berjuluk 08 ini pada pidato di Boyolali beberapa waktu lalu.‎ Sehingga ia menilai pelapor hanya ingin cari panggung saja.

‎”Saya pikir pelapor itu cuma sedang cari panggung saja dikancah hingar bingar politik. Pelapor tidak mengerti dan tidak‎ memahami semangat ucapan yang disampaikan oleh Prabowo,” ujar Ferdinand kepada JawaPos.com, Sabtu (3/11).

Menurut Kepala Divisi Advokasi dan Hukum Partai Demokrat ini, pidato Prabowo Subianto sebenarnya ingin mengangkat semangat perjuangan masyarakat bawah yang selama ini dimarjinalkan oleh kekuasaan.

Misalnya, soal ketimpangan semakin tinggi antara orang kaya dengan masyarakat yang tidak mampu. Sehingga inilah semangat yang ingin dibakar oleh Prabowo Subianto, agar masyarakat bangkit mengangkat kesejahteraannya.

“Karena memang rakyat harus makmur bersama, tidak seperti sekarang, yang miskin makin miskin, yang kaya makin kaya,” katanya.

Sehingga menurut Ferdinand, apa yang disampaikan oleh Prabowo Subianto sebenarnya tidak ada yang salah. Namun ini sudah tahun politik ada saja pihak-pihak yang tidak suka dengan melakukan kecaman ke mantan Danjen Kopassus ini.

“Dengan menyatakan itu, Prabowo ingin memprovokasi semangat untuk bangkit sejahtera bersama, bukan bertujuan untuk melecehkan atau menghina,” pungkasnya.

Sebelumnya, pidato calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto di Boyolali, Jawa Tengah, pada Selasa (30/10) lalu, berujung panjang. Pasalnya mantan Danjen Kopassus itu dilaporkan Seorang warga Boyolali bernama Dakun, 47, ke SPKT Polda Metro Jaya.

Laporan tersebut diterima dengan Nomor : LP/6004/XI/2018/PMJ/Dit.Reskrimsus tertanggal 2 November 2018. Dalam laporan itu Prabowo diduga mendistribusikan informasi elektronik yang bermuatan kebencian.

Dalam laporan itu juga dia dijerat dengan Pasal 28 ayat 2 Juncto Pasal 45A ayat 2 UU RI Nomor 19 tentang ITE dan atau Pasal 4 huruf b angka 2 Juncto Pasal 16 UU RI Nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis dan atau Pasal 156 KUHP.

Dakun melaporkan Prabowo karena merasa tersinggung dan terhina karena ucapan Prabowo soal ‘tampang Boyolali’. Saat menyambangi SPKT Polda Metro Jaya dengan didampingi oleh kuasa hukumnya Muannas Alaidid.

Dakun mengaku dirinya merasa telah dilecehkan dengan ucapan yang disampaikan oleh Prabowo. Kata-kata Prabowo itu seolah-olah menyatakan jika warga Boyolali miskin dan tidak pernah masuk mall dan hotel.

“Jadi saya sebagai warga Boyolali merasa tersinggung dengan ucapan Pak Prabowo bahwa orang Boyolali itu terkesan miskin dan tidak pernah masuk mall atau hotel, padahal yang namanya hotel di Jakarta ini saya sendiri contohnya sering (ke hotel dan mall),” ujarnya, Jumat (2/11).

Adapun, Prabowo Subianto memberikan pidato saat pemeresmian posko dirinya dan Sandiaga Uno di Boyolali. Namun belakangan pidato ini viral karena menyebut warga Boyolali tidak mampu masuk hotel berbintang, karena memiliki tampang bukan orang kaya.

Berikut ini kutipan kalimat yang diucapkan oleh Prabowo Subianto dalam video berdurasi 58 detik tersebut.

“Hotel-hotel mewah sebut saja hotel di dunia yang paling mahal ada di Jakarta, ada Ritz Charlton, ada Waldorf Astoria. Namanya saja kalian enggak bisa sebut, dan macam-macam itu semua saya yakinkalian tidak pernah masuk hotel-hotel tersebut. Betul (betul jawab peserta), dan kalau masuk, mungkin kalian diusir, mungkin tampang-tampang kalian tidak tampang orang kaya. Tampang-tampang kalian tampang Boyolali ini,” kata Prabowo dalam pidatonya.

(gwn/JPC)

Dipolisikan Gara-gara Sebut ‘Tampang Boyolali’, Kubu Prabowo Pasrah

JawaPos.com – Video pidato calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto di Boyolali ‎menimbulkan polemik. Saat ini pun pria berjuluk 08 ini telah dilaporkan oleh seorang warga bernama Dakun ke Polda Metro Jaya.

Menanggapi hal tersebut, Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan tidak mempermasalahkan adanya pelaporan yang ditujukan kepada capres yang ia dukung. Sepenuhnya ia serahkan kepada masyarakat untuk menilai laporan tersebut.

“Silahkan saja. Biar rakyat yang menilai, upaya-upaya menyeret politik rasial tersebut akan membuat masyarakat benci dengan mereka yang melakukan politicking,” ujar Dahnil kepada JawaPos.com, Sabtu (3/11).

Menurut Dahnil, sejak awal tidak ada maksud Prabowo Subianto melakukan penghinaan kepada warga Boyolali. Lagi pula yang disampaikan oleh Prabowo Subianto hanyalah bentuk keakraban antara masyarakat dengan calon pemimpin.

“Sejak awal Pak Prabowo bicara terkait kesenjangan di forum tersebut dan berseloroh dan bercanda dengan warga Boyolali dengan akrab dengan menggunakan kata muka Boyolali,” katanya.

Sebelumnya, pidato calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto di Boyolali, Jawa Tengah, pada Selasa (30/10) lalu, berujung panjang. Pasalnya mantan Danjen Kopassus itu dilaporkan Seorang warga Boyolali bernama Dakun, 47, ke SPKT Polda Metro Jaya.

Laporan tersebut diterima dengan Nomor : LP/6004/XI/2018/PMJ/Dit.Reskrimsus tertanggal 2 November 2018. Dalam laporan itu Prabowo diduga mendistribusikan informasi elektronik yang bermuatan kebencian.

Dalam laporan itu juga dia dijerat dengan Pasal 28 ayat 2 Juncto Pasal 45A ayat 2 UU RI Nomor 19 tentang ITE dan atau Pasal 4 huruf b angka 2 Juncto Pasal 16 UU RI Nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis dan atau Pasal 156 KUHP.

Dakun melaporkan Prabowo karena merasa tersinggung dan terhina karena ucapan Prabowo soal ‘tampang Boyolali’. Saat menyambangi SPKT Polda Metro Jaya dengan didampingi oleh kuasa hukumnya Muannas Alaidid.

Dakun mengaku dirinya merasa telah dilecehkan dengan ucapan yang disampaikan oleh Prabowo. Kata-kata Prabowo itu seolah-olah menyatakan jika warga Boyolali miskin dan tidak pernah masuk mall dan hotel.

“Jadi saya sebagai warga Boyolali merasa tersinggung dengan ucapan Pak Prabowo bahwa orang Boyolali itu terkesan miskin dan tidak pernah masuk mall atau hotel, padahal yang namanya hotel di Jakarta ini saya sendiri contohnya sering (ke hotel dan mall),” ujarnya, Jumat (2/11).

Adapun, Prabowo Subianto memberikan pidato saat pemeresmian posko dirinya dan Sandiaga Uno di Boyolali. Namun belakangan pidato ini viral karena menyebut warga Boyolali tidak mampu masuk hotel berbintang, karena memiliki tampang bukan orang kaya.

Berikut ini kutipan kalimat yang diucapkan oleh Prabowo Subianto dalam video berdurasi 58 detik tersebut.

“Hotel-hotel mewah sebut saja hotel di dunia yang paling mahal ada di Jakarta, ada Ritz Charlton, ada Waldorf Astoria. Namanya saja kalian enggak bisa sebut, dan macam-macam itu semua saya yakinkalian tidak pernah masuk hotel-hotel tersebut. Betul (betul jawab peserta), dan kalau masuk, mungkin kalian diusir, mungkin tampang-tampang kalian tidak tampang orang kaya. Tampang-tampang kalian tampang Boyolali ini,” kata Prabowo dalam pidatonya.

(gwn/JPC)

PDIP: Penetapan Hari Santri Nasional Bukti Pemerintah Akui Peran Ulama

JawaPos.com – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) siap bekerjasama dan mendukung penuh kesepakatan Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Yakni dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila.

“PDIP siap bekerja sama dengan seluruh keluarga besar Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di dalam menjaga Pancasila, NKRI, Konstitusi Negara dan Kebhinnekaan Indonesia,” ujar Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Ahmad Basarah dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Jumat (2/11).

Basarah memaparkan bahwa kerjasama antara keluarga besar nasionalis dengan ormas NU dan Muhammadiyah, sudah terjalin sejak lama. Itu bisa dilihat dengan jelas dalam bentang sejarah perjalanan bangsa Indonesia.

“Baik NU dan Muhammadiyah memberikan kontribusi nyata dalam merebut, mempertahankan dan mengisi kemerdekaan Indonesia,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Wakil Ketua MPR ini menambahkan, terbitnya Keppres Hari Santri Nasional Nomor 22/2015 merupakan bukti nyata bahwa negara mengakui peran dan kontribusi ulama dan santri dalam mempertahankan Indonesia.

“Hari Santri Nasional bukan hanya milik Nu dan Muhammadiyah semata, melainkan milik umat Islam Indonesia yang mencintai NKRI dan Pancasila.” katanya.

Masih kata Basarah, Bung Karno sebagai tokoh nasionalis dan Presiden Pertama republik Indonesia juga memiliki hubungan erat dengan tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Sebagai contoh dalam munas alim ulama yang disponsori NU, pada tahun 1954 memberikan gelar Waliyul Amri Bi dharuri Asy-Syaukah, yang artinya pemimpin di masa darurat yang wajib ditaati perintahnya.

“Sejarah juga mencatat bahwa pendiri Muhammadiyah Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah guru dari Bung Karno,” terang Basarah.

Di bagian lain, dalam hal Pancasila sebagai dasar negara telah final. Tidak ada lagi keraguan dalam NU dan Muhammadiyah. Pada Muktamar NU tahun 1984 di Situbonda, NU dengan tegas mengakui Pancasila sebagai asas tunggal.

“Sedangkan Muhammadiyah dalam Muktamar 47 di Makassar tahun 2015 menegaskan bahwa negara Pancasila sebagai Darul Ahdi Wa Syahadah artinya negara perjanjian dan tempat bersaksi,” jelas Basarah. 

Terkait pembakaran bendera HTI di Garut, Jawa Barat pada saat puncak peringatan hari santri 22 Oktober 2018, lanjut Basarah, sikap partainya jelas. PDIP sejalan dengan Pemerintah bahwa HTI dan simbol-simbolnya telah secara resmi dilarang oleh keputusan negara melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

“PDI Perjuangan terus melakukan dialog dengan NU dan Muhammadiyah agar umat Islam tidak terprovokasi oleh berbagai upaya adu domba sesama umat Islam dan bangsa Indonesia,” pungkasnya.

(gwn/JPC)

Gembong PDIP Minta Lelang Jabatan Ditinjau Ulang

JawaPos.com – DPRD DKI Jakarta meminta pemerintah provinsi (pemprov) meninjau ulang proses lelang jabatan. Salah satu yang dipersoalkan, tak semua posisi lowong pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dilelang.

“Gubernur harus tinjau ulang pelaksanaan lelang jabatan. Karena posisi Plt (Pelaksana Tugas) sangat rawan, karena tak bisa mengambil keputusan strategis,” ujar Anggota Komisi A DPRD DKI, Gembong Warsono, saat dihubungi di Jakarta, Selasa (30/10).

Gembong menambahkan, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) akan merespons lebih jauh, bila lelang dilanjutkan. “Langkah kita selanjutnya seperti apa, nanti akan dibahas di internal dulu,” kata Ketua Fraksi PDIP itu.

Terpisah, Direktur Center for Budget Analysis, Uchok Sky Khadafi, mendorong aparat hukum untuk menyoroti proses lelang jabatan di lingkungan Pemprov DKI. Sebab, diduga banyak permasalahan di dalamnya.

“Soal jabatan-jabatan yang dilelang bisa saja bermasalah. Karena ada jabatan yang proses pengisiannya tidak melalui lelang, tapi jabatan setingkat lain, justru melalui mekanisme lelang. Ini agak janggal,” ujarnya.

Apalagi, imbuh Uchok, prosesi lelang jabatan digelar akhir tahun. Dikhawatirkannya pejabat selanjutnya tak bisa bekerja maksimal dan berpotensi menjadi korban atas ‘permainan anggaran’ oknum pejabat. Sebab, tutup buku pada awal Desember, sementara pengumuman hasil lelang akhir November.

“Kalau jadi temuan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), yang bakal kelimpungan, kan pejabat baru. Harusnya, Gubernur juga menyoroti aspek tersebut,” jelasnya.

Salah satu pejabat yang cukup memiliki kewenangan dalam mekanisme lelang jabatan adalah peran Sekda DKI Jakarta. Karenanya, mantan Koordinator Advokasi dan Investigasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) itu juga mendorong lembaga hukum, khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) fokus terhadap masalah ini.

“KPK jangan hanya target kasus suap jabatan di daerah saja. Jakarta yang APBD-nya jumbo dan dekat kantor KPK, justru luput dari pengawasan,” tandas Uchok.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta diketahui, menggelar lelang jabatan untuk 14 posisi. Yakni, Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Kepala Dinas Kehutanan, serta Kepala Dinas Bina Marga. 

Lalu, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik), Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, serta Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes). Selanjutnya, Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda, Kepala Biro Administrasi Setda, Wakil Wali Kota Jaktim, serta Wakil Kepala Satpol PP.

Hal tersebut, sesuai Pengumuman Nomor 10 Tahun 2018 tentang Seleksi Terbuka Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Surat ditandatangani Saefullah, Sekretaris Daerah (Sekda) sekaligus Ketua Panitia Seleksi Terbuka Pimpinan Tinggi Pratama, 26 Oktober.

Proses seleksi diawali pengumuman pada 27 Oktober-10 November. Tahapan pamungkas, pengumuman akhir tanggal 29 November, usai penilaian kompetensi, tes kesehatan, pengumuman hasil tes kompetensi, serta wawancara.

(gwn/JPC)

Diprediksi Ambruk Karena Dukung Jokowi, Go Prabu Desak Munaslub Golkar

JawaPos.com – Partai Golkar disebut-sebut tidak akan mendapat coattail effect (efek ekor jas) dari Jokowi di Pilpres 2019. Dukungan partai yang saat ini dikomandoi oleh Airlangga Hartarto terhadap incumbent diprediksi tidak akan sukses mendongkrak perolehan suara partai pada Pemilihan Legislatif.

Kesimpulan itu diambil dari hasil survei yang dilakukan Litbang Kompas beberapa waktu lalu, yang menempatkan Golkar di urutan empat dari lima partai yang bakal lolos parliamentary threshold (PT) pada Pemilu 2019. Golkar hanya meraih 6,2 persen suara. Sedangkan batas PT adalah 4 persen.

Karena itulah, Kordinator Nasional Go Prabu (Golkar Prabowo-Uno), Cupli Risman, berani mendesak pimpinan pusat Golkar untuk menarik dukungan dari pasangan pilpres nomor urut 01, Jokowi-Ma’ruf Amin.

“Berdasar survei Litbang Kompas, perolehan suara Partai Golkar ada di bawah PDIP, Gerindra bahkan PKB. Ini menunjukkan bahwa dukungan terhadap Jokowi tidak membawa dampak positif terhadap Partai Golkar,” ujar Cupli dalam keterangan tertulisnya pada JawaPos.com, Selasa (30/10).

Bahkan, Cupli juga mengaku khawatir, karena perolehan suara partai malah terancam terjun bebas jika dibandingkan hasil Pemilu 2014. Empat tahun lalu, Golkar bercokol di urutan kedua dengan raihan suara 14,75 persen.

“Perlu upaya penyelamatan partai, salah satunya menarik dukungan terhadap Jokowi. Karena itu Go Prabu berharap senior, elite Partai Golkar dan Pengurus DPD I Partai Golkar untuk segera menggelar Munaslub untuk penyelamatan Partai Golkar,” ujar Cupli.

Lebih lanjut Cupli juga menuturkan, Golkar yang tadinya dipandang berpengalaman dan mampu menentukan arah kemenangan dalam setiap pilpres malah kini terkesan bak ilalang yang terombang-ambing, hanya mengikuti permainan partai lain. 

Menurut Caleg Golkar dari Dapil Jakarta Timur ini, PDIP mampu bertahan sebagai partai pemenang karena faktor Jokowi. Demikian juga Gerindra yang bisa melompat jauh karena memiliki sosok Prabowo.

“Sementara Partai Golkar yang hanya mengambang, justru mulai ditinggalkan masyarakat pemilih. Ini jelas sangat tidak menguntungkan. Perlu ada langkah cepat guna merespons arus bawah agar tidak melorot jauh ditinggal partai lain,” terangnya. 

(sat/JPC)

Golkar Usulkan CPNS Ikut Wajib Militer seperti di Korsel

JawaPos.com – Pemerintah kini sedang mempersiapkan Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara. Usulan itu disambut baik Anggota Komisi I DPR RI Bobby Adhityo Rizaldi.

Bobby menilai apa yang diusulkan pemerintah sangat diperlukan agar bisa mengelola seluruh Sumber Daya Nasional untuk kepentingan pertahanan negara, tentunya dalam rangka mendukung terwujudnya sistem pertahanan semesta.

“Saya berharap pemerintah mensegerakan penyelesaian RUU tersebut. Tantangan ke depan dalam menjaga NKRI adalah memastikan setiap warga negara mengerti perannya dalam menjaga sumber daya dan pertahanan nasional,” kata Bobby kepada JawaPos.comi, Senin (29/10). 

Anggota DPR RI dari dapil Sumatra Selatan (Sumsel) 2 ini mengatakan, saat ini sudah jelas dan terang benderang, ada upaya terstruktur, sistematis, dan masif (TSM), yang mencoba mengoyak NKRI. Dimulai dari provokasi konflik di tingkat masyarakat akar rumput, di sebarkan secara masif dan didorong menjadi polemik nasional, yang berpotensi mendistorsi informasi dan menyulut konflik di berbagai tingkatan masyarakat.

Oleh karena itu, politikus Partai Golkar ini, juga menyarankan agar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang merupakan garda depan pelayan publik, perlu dibekali kemampuan di luar kapasitas profesionalnya, agar mampu menjadi panutan masyarakat dalam peran serta menjaga NKRI dengan bentuk wajib militer seperti di Korea Selatan dan beberapa negara lain. 

“PNS kita seharusnya sudah diwajibkan ikut program wamil. Kemudian mnyusul ke elemen-elemen masyarakat sipil,” kata Bobby. 

Kendati demikian, Bobby juga memahami bahwa wajib militer atau komponen cadangan memang masih jadi perdebatan, baik dari sisi pembiayaan dan pengelolaan.

“Tapi hal tersebut bisa dicari solusinya, utamanya agar CPNS 2018/2019 yang lulus, bukan hanya menjadi pelayan publik yang baik, tapi mampu menjadi panutan di lingkungannya dalam hal peran serta menjaga NKRI,” kata Bobby menegaskan.

(sat/JPC)

Nasdem: Jangan-jangan Prabowo Juga Sedang Kalap

JawaPos.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan menggratiskan tarif tol Jembatan Suramadu. Tujuannya agar masyarakat bisa melewati jembatan itu tanpa biaya sepeser pun.

Namun belakangan, kebijakan itu mendapatkan kritik, karena banyak menduga Presiden Jokowi melakukan pencitraan kepada rakyat. Menginggat saat ini jelang Pilpres 2019.

Menanggapi itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Nasdem Johnny G Plate mengatakan, Presiden Jokowi menggratiskan tarif tol di Jembatan Suramadu ini karena semata-mata untuk rakyat. Kebijakannya pun diambil berdasarkan kajian-kajian yang telah dilakukan.

“Kebijakan itu diambil berdasarkan sejumlah kajian. Yang jelas Presiden Jokowi mendengarkan suara rakyat saat memutuskan kebijakan itu,” ujar Johnny di sela-sela Rakernas TKN, Hotel Empire Palace, Surabaya, Minggu (28/10).

Johnny yang merupakan Wakil Ketua Tim Kampanya Nasional Jokowi-Ma’ruf Amin mengatakan, apabila masih ada yang melakukan kritik. Itu sama saja pihak yang mengkritik tidak berpihak kepada rakyat.

‎”Kalau mereka enggak setuju, berarti mereka enggak pro rakyat,” tegasnya.

Johnny juga tidak mempemasalahkan kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno melakukan kritik terhadap digratiskannya tarif tol Jembatan Suramadu. Pasalnya semua yang dilakukan oleh Presiden Jokowi dikritik semuanya oleh kubu capres-cawapres nomor 02 ini.

‎”Apa sih yang enggak politis. Semua politis buat mereka untuk saat ini,” ungkapnya.

Oleh sebab itu Johnny menduga Prabowo Subianto saat ini sedang kalap. Karena segala sesuatu yang dilakukan oleh Presiden Jokowi semuanya dikritisi. Itu dilakukan hanya untuk menjadi pemenang di hajatan lima tahunan mendatang.

“Mereka sedang kalap. Jangan-jangan Prabowo juga sedang kalap. Jadi semuanya dikritik,” pungkasnya.

‎Sebelumnya, Presiden Jokowi akhirnya meresmikan pembebasan tarif tol Jembatan Suramadu, Sabtu (27/10). ‎Jokowi berharap, pembebasan tarif tersebut akan memberikan sejumlah keuntungan di sektor ekonomi. Antara lain, adanya investasi bidang properti dan keuntungan pada sektor pariwisata yang masuk ke Madura.

Jokowi mengakui bahwa negara tidak lagi mendapat pemasukan untuk Anggaran Pendapatan dan Belanjan Negara (APBN) atas pembebasan tarif tol tersebut. Menurutnya, pemasukan negara dari tarif tol Suramadu tidak sebanding dengan pertumbuhan ekonomi dan kepentingan masyarakat. 

“Sebagai bentuk rasa keadilan bagi masyarakat. Terutama, masyarakat Madura. Makanya, kita ubah menjadi jalan non tol,” kata Jokowi.

(gwn/JPC)

Pemerintah Pro Ekonomi Digital, Jokowi Kian Populer di Segmen Milenial

JawaPos.com – Kuatnya pesona industri digital telah menjadi trend global saat ini. Di Indonesia, industri digital mulai tumbuh dan masif. Angka pertumbuhannya pun paling tinggi di antara semua sektor industri. Bahkan dua kali lipat dari pertumbuhan ekonomi nasional. 

Direktur Tali Foundation sekaligus Pengamat Ekonomi Digital Jusmane Dalle mengatakan, raihan ini tak lain lantaran respon cepat dari pemerintah dalam merespons gemuruh pergerseran ekonomi konvensional ke arah digital. Itu terlihat dari kebijakan dan program-program promotif pemerintah dalam mendukung industri digital.

“Buktinya, Agustus tahun 2017, pemerintah merilis Peraturan Presiden tentang Road Map E-commerce Indonesia. Pemerintah juga proaktif sampai memboyong para pendiri startup untuk muhibah ke Silicon Valley, hingga proses perizinan yang dibuat ringkas,” tutur Jusmane.

Berbagai lembaga internasional, kata Jusmane, bahkan memberikan apresiasi terhadap iklim industri di Indonesia. Seperti predikat 12 of The Most Startup Friendly Countries dari Young & Rubicam dan Wharton School of the University of Pennyslvania.

“Singkatnya, Indonesia sudah berada di track yang benar untuk menjadi bangsa terdepan di industri digital,” jelasnya.

Lebih lanjut Jusmane juga menuturkan, berbagai capaian pemerintah di industri digital yang dapat dirasakan secara nyata, juga sebetulnya amat menarik jika ditelaah lebih lanjut dalam konteks Pilpres dan Pileg yang digelar tahun 2019. 

“Mengidentifikasi kaum milenial sebagai aktor utama industri digital merupakan pintu masuk untuk melihat kedekatan politik di segmen anak muda ini. Terlebih, milenial kini jadi rebutan di pentas kontestasi politik nasional karena jumlahnya yang besar,” kata Jusmane.

Menariknya, kata Jusmane, sokongan yang kuat dari pemerintah terhadap industri digital, ternyata berdampak positif secara elektoral. Hal ini menurut dia, terlihat dari survei Saiful Mujani Research Center (SRMC) tahun 2017 silam, pasangan Joko Widodo-Maruf Amin unggul di kelompok pemilih usia muda.

Senada, survei LSI Denny JA yang digelar pada Agustus 2018 juga menangkap hasil serupa. Sebanyak 50,8 persen responsen pemilih muda usia 17-39 tahun melabuhkan pilihan ke Jokowi-Ma’ruf, sedangkan Prabowo-Sandi meraup 31,8 persen.

“Efek elektoral itu juga tidak hanya dirasakan Jokowi, tapi PDIP sebagai partai pemerintah ikut mendapat imbasanya, karena makin populer di kalangan milenial. PDIP menurutnya, bahkan mengalahkan popularitas Partai Solidaritas Indonesia (PSI), meski partai baru ini paling getol membangun citra sebagai partainya anak muda.

“Kuatnya dukungan milenial ke PDIP menurut Jusmane, tak lepas dari coattail effect (efek ekor jas) yang diperoleh dari sosok Jokowi. Karena bagaimanapun Jokowi tetap identik dengan PDIP,” pungkasnya.

(sat/JPC)

Bawaslu Putuskan Prabowo-Sandi Tak Langgar Aturan Pemilu

JawaPos.com – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah menggelar rapat pleno terkait dugaan kebohongan yang dilakukan oleh pasangan capres dan cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, dalam kasus dugaan hoax Ratna Sarumpaet.

Komisioner Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo mengatakan, hasil dari rapat pleno tersebut diputuskan bahwa tidak ada pelanggaran kampanye di Pilpres 2019 ini yang dilakukan oleh pasangan pilpres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. 

“Memang tidak ada pelanggaran pemilu. Jadi peristiwa itu (kebohongan Ratna Sarumpaet) tidak ada kaitannya dengan pemilu,” ujar Ratna saat dihubungi, Kamis (25/10).

Bawaslu mengaku sudah menggelar rapat internal. Hadir dalam pleno tersebut dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan juga pihak ahli. Hasilnya penyebaran kebohongan yang dilakukan oleh Prabowo Subianto-Sandiaga Uno bukanlah sebuah pelanggaran.

“Jadi yang dilakukan itu bukan kampanye. Setelah kami pelajari barang bukti dan juga mempelajari isi laporan dari pelapor,” katanya.

Ratna mengaku memang belum memanggil Ratna Sarumpaet dalam kasus tersebut. Namun setelah dipelajari memang tidak ada yang dilanggar dari kubu 02 soal penyebaran kebohongan Ratna Sarumpaet.

“Jadi sejak awal itu tidak ditemukan ada melanggar norma yang ada dalam UU Pemilu tahun 2017,” pungkasnya.

Sebelumnya Garda Nasional untuk Rakyat (GNR) melaporkan pasangan capres dan cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno ke Bawaslu atas dugaan kampanye hitam. Prabowo dilaporkan karena diduga ikut menyebarkan berita bohong atau hoaks terkait penganiayaan terhadap Ratna Sarumpaet.

Presidium GNR Muhammad Sayidi menilai pernyataan Prabowo dalam konferensi pers telah menimbulkan kegaduhan sehingga mengancam keutuhan bangsa. Selain itu, kata dia, hal ini juga merugikan kubu Joko Widodo (Jokowi) yang merupakan lawan politik Prabowo.

(gwn/JPC)

Peta Jalan NU Abad Kedua Dibedah, Jadi Pelengkap atau Penentu?

JawaPos.com – Sebagai organisasi Islam terbesar di dunia, Nahdlatul Ulama (NU) diakui memiliki pengaruh yang sangat besar. Selain itu, kontribusi kaum Nahdliyin terhadap bangsa juga sangat nyata, bahkan sejak era penjajahan.

Namun sayangnya, selama ini peran NU masih kerap dipandang hanya sebagai ”pelengkap” saja, bukan sebagai penentu. Bahkan, tokoh-tokoh NU dinilai belum terlalu mendapatkan tempat. Di pos-pos penting pemerintahan, misalnya di kementerian yang strategis atau BUMN, Kaum elite NU belum terlalu tampak. Meski belakangan mulai mendapatkan tempat.

Melalui kondisi yang ada, muncul pertanyaan bagaimana masa depan NU? Kemudian pertanyaan yang lebih ekstrem, apakah di abad kedua usianya nanti, NU masih akan tetap eksis seperti sekarang? Termasuk apakah nanti tradisi NU ahlussunnah waljamaah masih seperti sekarang? Kemudian apa bedanya NU dengan yang organisasi keagamaan lainnya?

Semua hal terkait NU dan berbagai pertanyaan yang muncul tentang masa depan NU tersebut terungkap dalam bedah buku berjudul ‘Peta Jalan NU Abad Kedua’. Penyunting buku, Abdul Aziz, menuturkan, buku tersebut merupakan kompilasi dari sejumlah diskusi terkait NU dengan berbagai tokoh.

“Buku ini merupakan hasil diskusi dua tahun lebih sejak menjelang Muktamar di Jombang. Banyak pikiran dan kritik-kritik terhadap NU yang melihat sebenarnya NU ini besar atau kecil? Itulah yang membuat penulisannya agak panjang,” ujar Abdul Aziz dalam bedah buku yang digelar di Kantor PWNU DKI Jakarta.

Banyak hal menarik yang diungkap dalam buku tersebut, baik kritik terhadap ormas yang didirikan oleh KH Hasyim Asy’ari tersebut hingga hal-hal yang perlu dilakukan untuk masa depan. “Ini usaha dari teman-teman nonstruktural yang berfikir tentang NU,” tuturnya.

Sementara itu, Wakil Sekretaris PWNU DKI Djunaidi Sahal mengatakan, bedah buku ini digelar untuk menyambut Hari Santri Nasional dan juga menyambut Muskerwil II PWNU DKI Jakarta pada 26-27 Oktober nanti.

Diharapkan, para pengurus PWNU beserta badan otonom dan lembaga- lembaga di bawah PWNU DKI yang akan melakukan Mukerwil II pada 26 – 27 Oktober di Bogor, mengerti akan tantangan NU ke depan.

”Karena NU DKI sampai sekarang ini belum mampu secara terencana dan sistematis bisa mengembangkan NU menjadi suatu gerakan sosial, tapi masih lebih banyak yang bersifat politis,” katanya.

Sampai saat ini, tutur Djunaidi, NU DKI secara organisasi bahkan tidak mempunyai lembaga pendidikan, rumah sakit atau klinik, dan lainnya. “Semoga kepengurusan NU DKI sekarang bisa menanamkan ide-ide dan menjadi gerakan sosial yg lebih nyata,” tuturnya.

Anggota DPD RI dari DKI Jakarta Abdul Azis Khafia mengatakan, buku ini sangat menarik karena di dalamnya mengupas mulai dari kritik apakah NU sejak berdiri hingga sekarang sudah on the track atau belum. Juga dikupas mengenai hal-hal global hingga teknis yang perlu dilakukan NU.

“Buku ini juga menawarkan jalan baru dengan berbagai catatan bahwa kondisi terus dinamis. Kalau NU statis begini- begini saja, jangan heran kalau nanti ditinggalkan,” paparnya.

(sat/JPC)

Bendera Tauhid Dibakar Oknum Banser, Ketua MPR Perintahkan Ini

JawaPos.com – Kasus pembakaran bendera tauhid oleh oknum Banser NU dikhawatirkan bisa memicu konflik yang lebih besar. Karena itu, Ketua MPR RI Zulkifli Hasan meminta polisi cepat bertindak agar kasusnya tidak merembet ke mana-mana.

“Saya berharap masyarakat jangan berantem gara-gara kesalahan oknum ormas. Ingat ormas bukan agama. Ormas hanya sekedar alat. Jadi Polisi harus segera bertindak cepat,” ujar Zulkifli Hasan saat berada di Lapangan Kecamatan Purbolinggo, Lampung Timur, Lampung, Selasa (23/10).

Menurutnya, masyarakat bebas menjadi anggota ormas apapun asal tetap menjaga persatuan dan saling menghormati. Karena itu, lanjut Zulkifli, sudah menjadi tugas MPR untuk tetap menjaga persatuan, kekompakan, dan kerukunan masyarakat apalagi di tahun politik.

Di tahun politik masyarakat ada yang sudah memiliki pilihan presiden, wakil rakyat, Adanya perbedaan pilihan harus disikapi dengan wajar. “Ingat Pemilu rutin digelar jadi peristiwa itu hal yang biasa,” ungkapnya.

Ia menegaskan Pemilu bukan perang. Karena itu, jangan ribut dalam masalah Pemilu. “Pilihan boleh beda tetapi merah putih kita satu. Nanti yang menang kita ucapkan selamat,” tuturnnya.

Dalam kesempatan tersebut, Zulhas sapaan Zulkifli juga mengajak pada masyarakat untuk menjalankan nilai-nilai Pancasila. Dalam nilai-nilai ini ada sikap saling menghormati, menghargai, dan menyayangi satu dengan yang lain. “Jadikan Pancasila sebagai perilaku,” harapnya.

Sebelum memberi sosialisasi pada masyarakat Purbolinggo, Zulkifli Hasan melakukan hal yang sama di lembaga pendidikan Darun Nasyi’in, Desa Bumi Jawa, Kecamatan Batanghari Nuban, Lampung Timur.

Di hadapan siswa dan siswi sekolah yang menggunakan kurikulum Kementerian Agama itu, Zulkifli Hasan menceritakan, dulu di nusantara banyak berdiri kesultanan Islam yang makmur. Pada suatu ketika datanglah 11 kapal kayu kecil yang diawaki orang Eropa, Belanda. Mereka mencari rempah-rempah.

Singkat cerita, bangsa asing itu mengadudomba sehingga kesultanan yang ada berantem dan perang sendiri antar saudara hingga akhirnya dijajah selama 350 tahun.

Belajar dari masa lalu, Zulkifli Hasan mengingatkan kembali agar kita jangan mudah diadudomba. Sudah saatnya bangsa ini harus pandai dan cerdas. Untuk itu diharapkan siswa dan siswi di sekolah itu untuk rajin belajar. “Belajarlah sungguh-sungguh,” tegasnya.

Kebesaran bangsa menurutnya bukan ditentukan oleh kekayaan alam yang melimpah namun oleh sumber daya manusianya. Dicontohkan dua negara yang masih bersaudara, Korea Selatan dan Korea Utara, yang maju adalah Korea Selatan.

“Korea Selatan lebih maju sebab penduduknya menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Kalian yang sekolah di madrasah sangat beruntung, selain mendapat ilmu agama juga mendapat ilmu umum,” tuturnya.

(aim/JPC)

Mendagri Tjahjo Kumolo: Program Dana Kelurahan Aspirasi Masyarakat

JawaPos.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, alokasi dana kelurahan merupakan bentuk respon positif pemerintah dalam memahami dinamika pemerintahan di level bawah yang semakin komplek dalam memberikan pelayanan langsung pada masyarakat. Hal ini dikatakan Tjahjo, menanggapi isu miring perihal rencana kebijakan pemerintah memberikan alokasi dana kelurahan.

“Rencana alokasi anggaran kelurahan adalah merupakan bentuk respons pemerintah terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang berdomisili dalam wilayah pemerintah kelurahan. Aspirasi tersebut juga disuarakan oleh para Lurah, Camat, Assosiasi Wali Kota dan pemda kabupaten, provinsi serta DPRD,” kata Tjahjo dalam keterangannya, Selasa (23/10).

Tjahjo menuturkan, saat ini dana kelurahan tengah dibahas di DPR bersama Pemerintah.”Pemerintah dan Banggar DPR masih akan membahas lebih detail terkait postur tersebut melalui Rapat Panitia Kerja (Panja) DPR RI,” jelasnya.

Kemudian, RAPBN 2019 akan dibahas kembali dalam pembahasan tingkat I di Banggar sebelum disahkan menjadi APBN 2019 dalam rapat paripurna DPR.

“Sudah disetujui masuk dalam postur RAPBN 2019, namun belum disahkan dan masih perlu dibahas lagi, artinya rencana kebijakan dana alokasi kelurahan bukan kebijakan baru, sudah lama direncanakan,” paparnya.

Tjahjo menyebut program dana kelurahan tidak berkaitan dengan kontestasi politik 2019. Kebijakan tersebut murni aspirasi, kebutuhan dan tuntutan masyarakat, lurah serta kepala daerah.

“Dalam posisi ini pemerintah menunaikan kewajibannya untuk melakukan pemerataan pembangunan termasuk pembangunan masyarakat dalam wilayah kelurahan. Semata-mata demi untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.

(rdw/JPC)

Mesir Tangkap Ekonom Pengkritik Kebijakan Pemerintah

Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi. (Foto: AFP)

Mesir: Kepolisian Mesir menangkap seorang ekonom bernama Abdel Khalek Farouk, Minggu 21 Oktober 2018, setelah buku terbarunya diterbitkan. Buku itu berisi analisa mendalam mengenai perekonomian dan krisis sosial di Mesir.

Pekan lalu, Farouk mengatakan pasukan keamanan Mesir telah menyita sejumlah salinan dari buku terbarunya yang berjudul “Apakah Mesir Benar-Benar Sebuah Negara Miskin?”

“Dia secara resmi telah ditangkap dan akan dihadapkan kepada jaksa keamanan nasional karena buku tersebut,” ujar Gamal Eid, seorang pengacara yang memimpin organisasi Arabic Network for Human Rights Information.

Eid mengatakan kepada kantor berita AFP bahwa Senin ini tim jaksa akan menentukan apa saja tuntutan yang hendak dilayangkan kepada Farouk. Ia mengaku mendapat informasi dari polisi bahwa alasan utama penahanan Farouk adalah penerbitan buku.

Sejak Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi berkuasa pada 2014, sejumlah grup hak asasi manusia menuduh Kairo telah membungkam segala jenis kritik.

Otoritas Mesir menegaskan salah satu fokus kerja Sisi adalah memerintah terorisme dan “penyebaran berita bohong.”

(WIL)

Di Depan Para Kiai dan Ditemani Bu Susi, Jokowi Singgung Isu PKI

JawaPos.com – Gerilya politik calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo terus berjalan. Kali ini mantan Wali Kota Solo itu mendatangi Pondok Pesantren Bugen Al-Itqon, Semarang, Jawa Tengah.

Pada kesempatan ini, Jokowi kembali mengajak semua pihak untuk saling menghormati dan saling menghargai dengan sesama. Sebab sebagai bangsa, Allah SWT memang menganugerahkan keberagaman bagi Indonesia.

“Sudah menjadi sunatullah bahwa bangsa ini memang beragam, berbeda-beda. Jangan sampai antaragama, antarsuku, antardaerah menjelekkan, mencela, tidak saling menghargai tidak saling menghormati,” kata Jokowi.

Dia pun mengutarakan kekhawatirannya dengan bertebarannya kabar bohong, hoaks, maupun fitnah di media sosial yang marak menjelang pemilihan umum (Pemilu), pemilihan bupati atau walikota, pemilihan gubernur, hingga pemilihan presiden.

“Itu bukan tata karma Indonesia. Itu bukan etika Indonesia, itu bukan nilai-nilai Islami kita,” tegasnya.

Pada kesempatan itu juga, di depan para kiai, Jokowi kembali menyinggung soal hoaks yang kerap menimpanya. Itu terkait dengan berita bohong yang menyebut dirinya seorang aktivis Partai Komunis Indonesia (PKI). Padahal PKI dibubarkan pada tahun 1965, sementara dirinya lahir pada tahun 1961.

”Umur saya baru empat tahun masa sudah jadi aktivis PKI, masa ada PKI balita? Ada juga gambar DN Aidit ketua PKI waktu pidato tahun 1955, di sebelahnya ada saya coba, saya lahir saja belum. Itulah jahatnya politik, jahatnya fitnah seperti itu. Tapi ada yang percaya, tanya langsung ke saya, ya saya jelaskan,” tutur suami Iriana itu.

Di akhir sambutannya, presiden ketujuh RI ini pun mengajak semua pihak, utamanya yang ada di pondok pesantren, untuk membangun sumber daya manusia yang memiliki karakter.

“Tadi saya baca sekilas bahwa misi Pondok Pesantren Bugen Al-Itqon ini adalah membangun santri yang berakhlakul karimah dan membangun santri yang berkarakter ahlussunnah wal jamaah, saya rasa ini adalah sebuah visi ke depan yang sangat baik dan marilah kita wujudkan bersama-sama,” tambahnya.

Hadir mendampingi Presiden dan Ibu Iriana pada silaturahmi tersebut, antara lain Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Pimpinan Pondok Pesantren Bugen Al-Itqon KH. Ubaidillah Shodaqoh.

(jpg/JPC)