Mendagri Tjahjo Kumolo: Program Dana Kelurahan Aspirasi Masyarakat

JawaPos.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, alokasi dana kelurahan merupakan bentuk respon positif pemerintah dalam memahami dinamika pemerintahan di level bawah yang semakin komplek dalam memberikan pelayanan langsung pada masyarakat. Hal ini dikatakan Tjahjo, menanggapi isu miring perihal rencana kebijakan pemerintah memberikan alokasi dana kelurahan.

“Rencana alokasi anggaran kelurahan adalah merupakan bentuk respons pemerintah terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang berdomisili dalam wilayah pemerintah kelurahan. Aspirasi tersebut juga disuarakan oleh para Lurah, Camat, Assosiasi Wali Kota dan pemda kabupaten, provinsi serta DPRD,” kata Tjahjo dalam keterangannya, Selasa (23/10).

Tjahjo menuturkan, saat ini dana kelurahan tengah dibahas di DPR bersama Pemerintah.”Pemerintah dan Banggar DPR masih akan membahas lebih detail terkait postur tersebut melalui Rapat Panitia Kerja (Panja) DPR RI,” jelasnya.

Kemudian, RAPBN 2019 akan dibahas kembali dalam pembahasan tingkat I di Banggar sebelum disahkan menjadi APBN 2019 dalam rapat paripurna DPR.

“Sudah disetujui masuk dalam postur RAPBN 2019, namun belum disahkan dan masih perlu dibahas lagi, artinya rencana kebijakan dana alokasi kelurahan bukan kebijakan baru, sudah lama direncanakan,” paparnya.

Tjahjo menyebut program dana kelurahan tidak berkaitan dengan kontestasi politik 2019. Kebijakan tersebut murni aspirasi, kebutuhan dan tuntutan masyarakat, lurah serta kepala daerah.

“Dalam posisi ini pemerintah menunaikan kewajibannya untuk melakukan pemerataan pembangunan termasuk pembangunan masyarakat dalam wilayah kelurahan. Semata-mata demi untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.

(rdw/JPC)

Mesir Tangkap Ekonom Pengkritik Kebijakan Pemerintah

Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi. (Foto: AFP)

Mesir: Kepolisian Mesir menangkap seorang ekonom bernama Abdel Khalek Farouk, Minggu 21 Oktober 2018, setelah buku terbarunya diterbitkan. Buku itu berisi analisa mendalam mengenai perekonomian dan krisis sosial di Mesir.

Pekan lalu, Farouk mengatakan pasukan keamanan Mesir telah menyita sejumlah salinan dari buku terbarunya yang berjudul “Apakah Mesir Benar-Benar Sebuah Negara Miskin?”

“Dia secara resmi telah ditangkap dan akan dihadapkan kepada jaksa keamanan nasional karena buku tersebut,” ujar Gamal Eid, seorang pengacara yang memimpin organisasi Arabic Network for Human Rights Information.

Eid mengatakan kepada kantor berita AFP bahwa Senin ini tim jaksa akan menentukan apa saja tuntutan yang hendak dilayangkan kepada Farouk. Ia mengaku mendapat informasi dari polisi bahwa alasan utama penahanan Farouk adalah penerbitan buku.

Sejak Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi berkuasa pada 2014, sejumlah grup hak asasi manusia menuduh Kairo telah membungkam segala jenis kritik.

Otoritas Mesir menegaskan salah satu fokus kerja Sisi adalah memerintah terorisme dan “penyebaran berita bohong.”

(WIL)

Di Depan Para Kiai dan Ditemani Bu Susi, Jokowi Singgung Isu PKI

JawaPos.com – Gerilya politik calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo terus berjalan. Kali ini mantan Wali Kota Solo itu mendatangi Pondok Pesantren Bugen Al-Itqon, Semarang, Jawa Tengah.

Pada kesempatan ini, Jokowi kembali mengajak semua pihak untuk saling menghormati dan saling menghargai dengan sesama. Sebab sebagai bangsa, Allah SWT memang menganugerahkan keberagaman bagi Indonesia.

“Sudah menjadi sunatullah bahwa bangsa ini memang beragam, berbeda-beda. Jangan sampai antaragama, antarsuku, antardaerah menjelekkan, mencela, tidak saling menghargai tidak saling menghormati,” kata Jokowi.

Dia pun mengutarakan kekhawatirannya dengan bertebarannya kabar bohong, hoaks, maupun fitnah di media sosial yang marak menjelang pemilihan umum (Pemilu), pemilihan bupati atau walikota, pemilihan gubernur, hingga pemilihan presiden.

“Itu bukan tata karma Indonesia. Itu bukan etika Indonesia, itu bukan nilai-nilai Islami kita,” tegasnya.

Pada kesempatan itu juga, di depan para kiai, Jokowi kembali menyinggung soal hoaks yang kerap menimpanya. Itu terkait dengan berita bohong yang menyebut dirinya seorang aktivis Partai Komunis Indonesia (PKI). Padahal PKI dibubarkan pada tahun 1965, sementara dirinya lahir pada tahun 1961.

”Umur saya baru empat tahun masa sudah jadi aktivis PKI, masa ada PKI balita? Ada juga gambar DN Aidit ketua PKI waktu pidato tahun 1955, di sebelahnya ada saya coba, saya lahir saja belum. Itulah jahatnya politik, jahatnya fitnah seperti itu. Tapi ada yang percaya, tanya langsung ke saya, ya saya jelaskan,” tutur suami Iriana itu.

Di akhir sambutannya, presiden ketujuh RI ini pun mengajak semua pihak, utamanya yang ada di pondok pesantren, untuk membangun sumber daya manusia yang memiliki karakter.

“Tadi saya baca sekilas bahwa misi Pondok Pesantren Bugen Al-Itqon ini adalah membangun santri yang berakhlakul karimah dan membangun santri yang berkarakter ahlussunnah wal jamaah, saya rasa ini adalah sebuah visi ke depan yang sangat baik dan marilah kita wujudkan bersama-sama,” tambahnya.

Hadir mendampingi Presiden dan Ibu Iriana pada silaturahmi tersebut, antara lain Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Pimpinan Pondok Pesantren Bugen Al-Itqon KH. Ubaidillah Shodaqoh.

(jpg/JPC)