Nasdem: Jangan-jangan Prabowo Juga Sedang Kalap

JawaPos.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan menggratiskan tarif tol Jembatan Suramadu. Tujuannya agar masyarakat bisa melewati jembatan itu tanpa biaya sepeser pun.

Namun belakangan, kebijakan itu mendapatkan kritik, karena banyak menduga Presiden Jokowi melakukan pencitraan kepada rakyat. Menginggat saat ini jelang Pilpres 2019.

Menanggapi itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Nasdem Johnny G Plate mengatakan, Presiden Jokowi menggratiskan tarif tol di Jembatan Suramadu ini karena semata-mata untuk rakyat. Kebijakannya pun diambil berdasarkan kajian-kajian yang telah dilakukan.

“Kebijakan itu diambil berdasarkan sejumlah kajian. Yang jelas Presiden Jokowi mendengarkan suara rakyat saat memutuskan kebijakan itu,” ujar Johnny di sela-sela Rakernas TKN, Hotel Empire Palace, Surabaya, Minggu (28/10).

Johnny yang merupakan Wakil Ketua Tim Kampanya Nasional Jokowi-Ma’ruf Amin mengatakan, apabila masih ada yang melakukan kritik. Itu sama saja pihak yang mengkritik tidak berpihak kepada rakyat.

‎”Kalau mereka enggak setuju, berarti mereka enggak pro rakyat,” tegasnya.

Johnny juga tidak mempemasalahkan kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno melakukan kritik terhadap digratiskannya tarif tol Jembatan Suramadu. Pasalnya semua yang dilakukan oleh Presiden Jokowi dikritik semuanya oleh kubu capres-cawapres nomor 02 ini.

‎”Apa sih yang enggak politis. Semua politis buat mereka untuk saat ini,” ungkapnya.

Oleh sebab itu Johnny menduga Prabowo Subianto saat ini sedang kalap. Karena segala sesuatu yang dilakukan oleh Presiden Jokowi semuanya dikritisi. Itu dilakukan hanya untuk menjadi pemenang di hajatan lima tahunan mendatang.

“Mereka sedang kalap. Jangan-jangan Prabowo juga sedang kalap. Jadi semuanya dikritik,” pungkasnya.

‎Sebelumnya, Presiden Jokowi akhirnya meresmikan pembebasan tarif tol Jembatan Suramadu, Sabtu (27/10). ‎Jokowi berharap, pembebasan tarif tersebut akan memberikan sejumlah keuntungan di sektor ekonomi. Antara lain, adanya investasi bidang properti dan keuntungan pada sektor pariwisata yang masuk ke Madura.

Jokowi mengakui bahwa negara tidak lagi mendapat pemasukan untuk Anggaran Pendapatan dan Belanjan Negara (APBN) atas pembebasan tarif tol tersebut. Menurutnya, pemasukan negara dari tarif tol Suramadu tidak sebanding dengan pertumbuhan ekonomi dan kepentingan masyarakat. 

“Sebagai bentuk rasa keadilan bagi masyarakat. Terutama, masyarakat Madura. Makanya, kita ubah menjadi jalan non tol,” kata Jokowi.

(gwn/JPC)