PPP Kubu Humphret Djemat Resmi Dukung Prabowo-Sandi

JawaPos.com – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kubu Humphrey Djemat resmi mendukung pasangan capres dan cawapres nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Pilpres 2019 mendatang. Ketua Umum PPP Humphrey Djemat mengatakan, kepengurusan ini diambil setelah melakukan rapat musyawarah kerja nasional (mukernas). Sehingga memutuskan mendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

“Menjatuhkan dukungan politknya untuk bersama berjuang dengan pasangan calon presiden dan wakil presiden republik Indonesia nomor urut 02 yakni pasangan Prabowo-Sandi dalam momentum menuju Pilpres 2019,” ujar Humphrey di Gedung Galeri, Jalan Talang, Jakarta, Jumat (16/11).

Alasan mendukung Prabowo-Sandi ini karena ingin mewujudkan Indonesia dengan perbaikan ekonomi, politik, sosial keumatan dan juga hukum tanpa adanya diskriminasi.

Kemudian Prabowo juga dinilai mampu mewujudkan kemandirian, kedaulatan dan martabat bangsa Indonesia

“Bersamaan dengan itu diperlukan kepemimpinan nasional yang mampu mengemban amanat sesuai prinsip-prinsip amanah tabligh dan fatonah,” katanya.

Oleh sebab itu, semua kader PPP di bawah kepemimpinannya dari tingkat akar rumput sampai di pusat untuk membantu kemenangan pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

“Menggunakan semua sumber daya partai mulai dari struktur DPP, DPW, dan DPC, PAC PPP dan kader di akar rumput yang hingga kini masih solid dan terpelihara guna membantu kemenanagan pasangan capres-cawapres nomor 02,” pungkasnya.

(gwn/JPC)

Soal Insiden di Makam Pendiri NU, Ma’ruf Amin Minta Sandi Lebih Sopan

JawaPos.com – Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 02, Sandiaga Salahuddin Uno tengah menjadi sorotan publik. Hal ini lantaran sebuah video pendek yang menayangkan dirinya melangkahi makam salah satu pendiri Nahdlatul Ulama, Kiai Bisri Syamsuri.

Ketika itu, Sandi tengah melakukan kunjungan ke daerah Jombang, Jawa Timur.

Menanggapi itu, Cawapres nomor urut 01, Ma’ruf Amin menilai bahwa secara etika Sandi seharusnya tidak pantas melakukan hal tersebut. Apalagi pusara yang dilangkahi adalah seorang ulama besar.

“Ya jadi mungkin (menyalahi etika, Red) apalagi makam seorang ulama besar dilangkahi misalnya, itu soal nanti masyarakat lah (yang menilai, Red),” ujar Ma’ruf di kantor MUI Pusat Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (13/11).

Lebih lanjut, mantan Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) itu beranggapan seharusnya Sandi bisa bertingkah lebih sopan. Jika memang tengah berziarah, maka diminta untuk fokus pada berdoa.

“Berdoa, kalau orang yang punya ulama, wali, minta berkahnya, saya kira itu aja, dan tentu berlaku santun lah, menghormat pada makam. Itu saya kira,” imbuhnya.

Meski demikian, Ma’ruf mengaku enggan menghakimi perbuatan Sandi itu. Menurutnya hal itu dikembalikan kepada rakyat yang memberi penilaian.

“Itu nanti tergantung reaksi di sana, umat itu seperti apa. itu kan soal ada,” pungkasnya.

Sebelumnya, Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 02, Sandiaga Salahuddin Uno kembali diterpa isu miring. Kali ini dalam sebuah video pendek dia terlihat melangkahi makam Kiai Bisri Syansuri yang tidak lain merupakan salah satu pendiri Nahdlatul Ulama (NU).

Video tersebut diunggah oleh Wakil Ketua Lembaga Seni Budaya Muslimin (Lesbumi) NU, Candra Malik di akun instagramnya @candramalik, pada Jumat (9/11). Hingga kemudian menjadi viral.

“Dengan segala hormat, benarkah Anda, Saudara @sandiuno telah melangkahi Maqbarah Kiai Bisri Syansuri di Denanyar, Jombang ketika berziarah? Mendiang adalah salah satu tokor Islam yang ikut mendirikan Nahdlatul Oelama bersama Hadratus Syekh Hasyim Asy’ari,” tulis Candra dalam caption video tersebut.

(sat/JPC)

Habib Rizieq Sebut Kepolisian Arab Saudi Marah dan Tersinggung

JawaPos.com – Kasus pemasangan bendera di kediaman Habib Rizieq Shihab (HRS) di Arab Saudi berbuntut panjang. Kali ini HRS melaporkan oknum yang menjadi dalang penempelan bendera di rumahnya.

HRS mengatakan, laporan dibuat sehari setelah dia menyelesaikan pemeriksaan di kantor polisi. Langkah hukum ini diambil sesuai permintaan polisi setempat, mengingat pemasangan bendera tidak bisa sembarangan dilakukan di Arab Saudi.

“Kepolisian Arab Saudi meminta kesedian saya melaporkan ada kejadian yang membuat mereka tesinggung, di mana ada seseorang yang meletakan poster di tembok rumah saya, kemudian memotonya. saya setuju, sepakat membuat laporan,” kata HRS dalam siaran langsungnya di Front TV, channel resmi FPI, Jumat (9/11).

Dalam peristiwa ini, HRS menyebut bahwa kepolisian Arab Saudi merasa tersinggung dan kecewa. Terlebih ketika foto pemeriksaan terhadap HRS menjadi viral di media sosial.

“Yang menjuat pemeritah Arab Saudi atau aparat kepolisian marah, kecewa karena ada penyebarluasan foto secara masif, di mana ada seorang perwira menanyai saya di pinggir jalan kemudian viral,” jelas HRS.

Dalam laporannya, pelaku bisa dijerat dengan 3 pasal. Yaitu dengan jerat perbuatan tidak menyenangkan, kemudian dengan Undang-undang transaksi elektroni yang berlaku di Arab Saudi.

Sementara itu, jika pelaku terbukti melakukan operasi intelijen, maka akan dijerat dengan Undang-undang spionase. Di Arab Saudi sendiri, jika pelanggaran hukumnya berupa operasi intelijen ilegal, maka bisa dihukum pancung.

“Dengan laporan itu, kepolisian akan mengejar mereka, yaitu melakukan perbuatan tidak menyenangkan terhadap penghuni rumah. Kemudian dituntut Undang-undang ITE dengan 15 tahun penjara, atau denda 15 juta real atau setara dengan Rp 8 miliar,” sambung HRS.

“Bahhkan bisa dikenakan Undang-undang spionase kalau terbukti mereka tertangkap melakukan gerakan intelijen asing. Di dalam wilayah hukum negara Saudi Arabia mereka bisa dikenakan hukuman pancung,” tukasnya.

(sat/JPC)

Giliran Bupati Boyolali yang Dipolisikan Pendukung Prabowo-Sandi

JawaPos.com – Salah satu pendukung calon presiden nomor urut 02 Prabowo-Sandi resmi melaporkan Bupati Boyolali Seno Samodro ke Bareskrim Polri. Pelaporan itu atas nama Ahmad Iskandar.

Diketahui, pelaporan ini buntut dari pernyataan Seno yang diduga memaki Prabowo dan meminta warganya tidak memilih Ketua Umum Partai Gerindra itu sebagai presiden di Pilpres 2019.

Apa yang disampaikan Seno itu juga sebagai balasan atas ucapan Prabowo yang menyebut tampang Boyolali bisa diusir saat masuk hotel mewah Jakarta.

Laporan Ahmad ini diterima Bareskrim Polri dengan nomor: LP/B/1437/XI/2018/BARESKRIM tanggal 5 November 2018. Dalam laporan itu, Seno diduga melanggar Pasal 156 KUHP juncto Pasal 14 dan Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang tindak pidana terhadap ketertiban umum.

Menurut Ahmad, perkataan Seno yang juga kader dari PDI Perjuangan itu merupakan tindak pidana karena secara tegas dan jelas menyatakan permusuhan, kebencian, serta penghinaan.

“Bahkan dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat,” ujar dia di Bareskrim Polri, Senin (5/11).

Apalagi, kata dia, perkataan Seno itu menyasar kepada Prabowo yang notabene adalah calon presiden yang punya banyak pendukung.

Dalam pelaporan itu, Ahmad juga menyertakan sejumlah barang bukti untuk meyakinkan penyidik. “Kami bawa bukti-bukti, seperti video, screen capture pernyataan di media online,” tandas dia.

(dna/JPC)

Disebut Jadi Pengacara Prabowo-Sandi, Hotman: Ya Risiko Orang Terkenal

JawaPos.com – Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea blak-blakan soal adanya isu yang menyebut dirinya menjadi kuasa hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Pilpres 2019 mendatang. Ia menegaskan dirinya sama sekali tidak pernah diminta atau dihubungi oleh Koalisi Adil dan Makmur menjadi kuasa hukum mantan Danjen Kopassus di Pilpres 2019.

“Enggak ada itu (menjadi lawyer Prabowo-Sandi),” ujar Hotman kepada JawaPos.com, Senin (5/11) malam.

Bahkan Hotman juga mempertanyakan pengacara yang juga Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra mendapatkan informasi tersebut dari siapa. Karena dirinya sama sekali tidak pernah diminta menjadi kuasa hukum pasangan capres dan cawapres nomor urut 02 ini.

“Aku juga enggak tahu berita siapa itu,” katanya.

Namun demikian adanya isu tersebut dia nilai sangatlah wajar. Karena dirinya terkenal dan menjadi kuasa hukum kondang. Sehingga banyak yang ingin menggunakan jasanya. “Ini risiko orang terkenal,” pungkasnya.

Terpisah, Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar Simanjuntak mengaku sampai saat ini Hotman Paris Hutapea belum bergabung dengan kubu 02 untuk menjadi kuasa hukum di Pilpres.

“Bang Hotman setahu saya tidak dan belum bergabung dengan tim hukum Prabowo-Sandi,” kata Dahnil.‎

‎Sebelumnya, pengacara yang juga Ketua Umum PBB, Yusril Ihza Mahendra mengaku telah mendapat informasi bahwa, pasangan capres dan cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno telah menunjuk Hotman Paris sebagai lawyernya untuk Pilpres 2019 mendatang.

“Mudah-mudahan informasi yang saya terima tidak salah,” ujar Yusril saat dihubungi, Senin (5/11).

Yusril yang 2014 silam menjadi pengacara pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa mengaku, jenderal berjuluk 08 ini tidak salah dalam menggandeng Hotman Paris Hutapea sebagai kuasa hukumnya.

(gwn/JPC)

Presiden Jokowi Tinjau Revitalisasi Pembangunan Kesultanan Banten Lama

Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan kunjungan kerja ke Serang, Banten. Kunjungan kerja kali ini Presiden Jokowi memantau proyek pembangunan Kesultanan Banten Lama, yang saat ini sedang dipugar.

Ketua DPRD Banten, Asep Rahmatullah mengatakan , kedatangan Presiden Jokowi ini merupakan kegembiraan dari masyarakat Banten‎. Karena Kesultanan Banten Lama ini diproyeksi bakal menjadi wisata internasional di masa akan datang.

“‎Jadi ini kegembiraan rakyat ada rektor dan kesultanan Banten, artinya menyambut kepala negara menengok Banten Lama, kami sebagai masyarakat Banten merasa bergenbira,” ujar Asep di Kesultanan Banten Lama, Serang, Banten, Sabtu (3/11).

Di tempat yang sama, Gubernur Banten Wahidin Halim mengatakan, untuk pembangunan kawasan wisata Kesultanan Banten Lama memakan biaya Rp 60 miliar. Sedangkan untuk revitalisasi kanal yang tidak jauh dari Kesultanan Banten Lama diperkirakan menghabiskan dana sekitar Rp 30 miliar.

Menurut Wahidin, dirinya dan banyak pihak ingin membangi lagi kota santri di Kesultanan Banten Lama. Sehingga nantinya masyarakat yang melakukan kunjungan bisa mengetahui sejarah Kesultanan Banten Lama ini.

‎”Ini bagian dari sebuah rencana pembangunan SBOBET yang perlu penataan. Saya ingin harapan masyarakat hormat dan mengetahui Kesultanan Banten melawan belanda, saat itu sultan berjuang untuk rakyat di bididang ekonomi dan dahwah,” kata Wahidin.

Pemugaran Kesultanan Banten Lama ini harus memberikan harapan baru sebagai kota peradaban, dan santri yang saat itu berjuang melawan Belanda.

“Ini harus memberikan aspirasi dan kembali hal yang positif ini jadi kota peradaban,” pungkasnya.

Prabowo Dipolisikan, Timses Tuding Pelapor Hanya Cari Sensasi

JawaPos.com – Kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menilai, pelaporan yang dilayangkan oleh seorang warga bernama Dakun terhadapo Prabowo Subianto ke Polda Metro Jaya soal tampang Boyolali hanya sekadar cari sensasi. Hal ini dikatakan Juru Bicara Badan Pemanangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Ferdinand Hutahaean.

Menurut Ferdinan, si pelapor tidak mengerti apa maksud yang diucapkan pria berjuluk 08 ini pada pidato di Boyolali beberapa waktu lalu.‎ Sehingga ia menilai pelapor hanya ingin cari panggung saja.

‎”Saya pikir pelapor itu cuma sedang cari panggung saja dikancah hingar bingar politik. Pelapor tidak mengerti dan tidak‎ memahami semangat ucapan yang disampaikan oleh Prabowo,” ujar Ferdinand kepada JawaPos.com, Sabtu (3/11).

Menurut Kepala Divisi Advokasi dan Hukum Partai Demokrat ini, pidato Prabowo Subianto sebenarnya ingin mengangkat semangat perjuangan masyarakat bawah yang selama ini dimarjinalkan oleh kekuasaan.

Misalnya, soal ketimpangan semakin tinggi antara orang kaya dengan masyarakat yang tidak mampu. Sehingga inilah semangat yang ingin dibakar oleh Prabowo Subianto, agar masyarakat bangkit mengangkat kesejahteraannya.

“Karena memang rakyat harus makmur bersama, tidak seperti sekarang, yang miskin makin miskin, yang kaya makin kaya,” katanya.

Sehingga menurut Ferdinand, apa yang disampaikan oleh Prabowo Subianto sebenarnya tidak ada yang salah. Namun ini sudah tahun politik ada saja pihak-pihak yang tidak suka dengan melakukan kecaman ke mantan Danjen Kopassus ini.

“Dengan menyatakan itu, Prabowo ingin memprovokasi semangat untuk bangkit sejahtera bersama, bukan bertujuan untuk melecehkan atau menghina,” pungkasnya.

Sebelumnya, pidato calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto di Boyolali, Jawa Tengah, pada Selasa (30/10) lalu, berujung panjang. Pasalnya mantan Danjen Kopassus itu dilaporkan Seorang warga Boyolali bernama Dakun, 47, ke SPKT Polda Metro Jaya.

Laporan tersebut diterima dengan Nomor : LP/6004/XI/2018/PMJ/Dit.Reskrimsus tertanggal 2 November 2018. Dalam laporan itu Prabowo diduga mendistribusikan informasi elektronik yang bermuatan kebencian.

Dalam laporan itu juga dia dijerat dengan Pasal 28 ayat 2 Juncto Pasal 45A ayat 2 UU RI Nomor 19 tentang ITE dan atau Pasal 4 huruf b angka 2 Juncto Pasal 16 UU RI Nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis dan atau Pasal 156 KUHP.

Dakun melaporkan Prabowo karena merasa tersinggung dan terhina karena ucapan Prabowo soal ‘tampang Boyolali’. Saat menyambangi SPKT Polda Metro Jaya dengan didampingi oleh kuasa hukumnya Muannas Alaidid.

Dakun mengaku dirinya merasa telah dilecehkan dengan ucapan yang disampaikan oleh Prabowo. Kata-kata Prabowo itu seolah-olah menyatakan jika warga Boyolali miskin dan tidak pernah masuk mall dan hotel.

“Jadi saya sebagai warga Boyolali merasa tersinggung dengan ucapan Pak Prabowo bahwa orang Boyolali itu terkesan miskin dan tidak pernah masuk mall atau hotel, padahal yang namanya hotel di Jakarta ini saya sendiri contohnya sering (ke hotel dan mall),” ujarnya, Jumat (2/11).

Adapun, Prabowo Subianto memberikan pidato saat pemeresmian posko dirinya dan Sandiaga Uno di Boyolali. Namun belakangan pidato ini viral karena menyebut warga Boyolali tidak mampu masuk hotel berbintang, karena memiliki tampang bukan orang kaya.

Berikut ini kutipan kalimat yang diucapkan oleh Prabowo Subianto dalam video berdurasi 58 detik tersebut.

“Hotel-hotel mewah sebut saja hotel di dunia yang paling mahal ada di Jakarta, ada Ritz Charlton, ada Waldorf Astoria. Namanya saja kalian enggak bisa sebut, dan macam-macam itu semua saya yakinkalian tidak pernah masuk hotel-hotel tersebut. Betul (betul jawab peserta), dan kalau masuk, mungkin kalian diusir, mungkin tampang-tampang kalian tidak tampang orang kaya. Tampang-tampang kalian tampang Boyolali ini,” kata Prabowo dalam pidatonya.

(gwn/JPC)

Dipolisikan Gara-gara Sebut ‘Tampang Boyolali’, Kubu Prabowo Pasrah

JawaPos.com – Video pidato calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto di Boyolali ‎menimbulkan polemik. Saat ini pun pria berjuluk 08 ini telah dilaporkan oleh seorang warga bernama Dakun ke Polda Metro Jaya.

Menanggapi hal tersebut, Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan tidak mempermasalahkan adanya pelaporan yang ditujukan kepada capres yang ia dukung. Sepenuhnya ia serahkan kepada masyarakat untuk menilai laporan tersebut.

“Silahkan saja. Biar rakyat yang menilai, upaya-upaya menyeret politik rasial tersebut akan membuat masyarakat benci dengan mereka yang melakukan politicking,” ujar Dahnil kepada JawaPos.com, Sabtu (3/11).

Menurut Dahnil, sejak awal tidak ada maksud Prabowo Subianto melakukan penghinaan kepada warga Boyolali. Lagi pula yang disampaikan oleh Prabowo Subianto hanyalah bentuk keakraban antara masyarakat dengan calon pemimpin.

“Sejak awal Pak Prabowo bicara terkait kesenjangan di forum tersebut dan berseloroh dan bercanda dengan warga Boyolali dengan akrab dengan menggunakan kata muka Boyolali,” katanya.

Sebelumnya, pidato calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto di Boyolali, Jawa Tengah, pada Selasa (30/10) lalu, berujung panjang. Pasalnya mantan Danjen Kopassus itu dilaporkan Seorang warga Boyolali bernama Dakun, 47, ke SPKT Polda Metro Jaya.

Laporan tersebut diterima dengan Nomor : LP/6004/XI/2018/PMJ/Dit.Reskrimsus tertanggal 2 November 2018. Dalam laporan itu Prabowo diduga mendistribusikan informasi elektronik yang bermuatan kebencian.

Dalam laporan itu juga dia dijerat dengan Pasal 28 ayat 2 Juncto Pasal 45A ayat 2 UU RI Nomor 19 tentang ITE dan atau Pasal 4 huruf b angka 2 Juncto Pasal 16 UU RI Nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis dan atau Pasal 156 KUHP.

Dakun melaporkan Prabowo karena merasa tersinggung dan terhina karena ucapan Prabowo soal ‘tampang Boyolali’. Saat menyambangi SPKT Polda Metro Jaya dengan didampingi oleh kuasa hukumnya Muannas Alaidid.

Dakun mengaku dirinya merasa telah dilecehkan dengan ucapan yang disampaikan oleh Prabowo. Kata-kata Prabowo itu seolah-olah menyatakan jika warga Boyolali miskin dan tidak pernah masuk mall dan hotel.

“Jadi saya sebagai warga Boyolali merasa tersinggung dengan ucapan Pak Prabowo bahwa orang Boyolali itu terkesan miskin dan tidak pernah masuk mall atau hotel, padahal yang namanya hotel di Jakarta ini saya sendiri contohnya sering (ke hotel dan mall),” ujarnya, Jumat (2/11).

Adapun, Prabowo Subianto memberikan pidato saat pemeresmian posko dirinya dan Sandiaga Uno di Boyolali. Namun belakangan pidato ini viral karena menyebut warga Boyolali tidak mampu masuk hotel berbintang, karena memiliki tampang bukan orang kaya.

Berikut ini kutipan kalimat yang diucapkan oleh Prabowo Subianto dalam video berdurasi 58 detik tersebut.

“Hotel-hotel mewah sebut saja hotel di dunia yang paling mahal ada di Jakarta, ada Ritz Charlton, ada Waldorf Astoria. Namanya saja kalian enggak bisa sebut, dan macam-macam itu semua saya yakinkalian tidak pernah masuk hotel-hotel tersebut. Betul (betul jawab peserta), dan kalau masuk, mungkin kalian diusir, mungkin tampang-tampang kalian tidak tampang orang kaya. Tampang-tampang kalian tampang Boyolali ini,” kata Prabowo dalam pidatonya.

(gwn/JPC)

PDIP: Penetapan Hari Santri Nasional Bukti Pemerintah Akui Peran Ulama

JawaPos.com – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) siap bekerjasama dan mendukung penuh kesepakatan Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Yakni dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila.

“PDIP siap bekerja sama dengan seluruh keluarga besar Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di dalam menjaga Pancasila, NKRI, Konstitusi Negara dan Kebhinnekaan Indonesia,” ujar Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Ahmad Basarah dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Jumat (2/11).

Basarah memaparkan bahwa kerjasama antara keluarga besar nasionalis dengan ormas NU dan Muhammadiyah, sudah terjalin sejak lama. Itu bisa dilihat dengan jelas dalam bentang sejarah perjalanan bangsa Indonesia.

“Baik NU dan Muhammadiyah memberikan kontribusi nyata dalam merebut, mempertahankan dan mengisi kemerdekaan Indonesia,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Wakil Ketua MPR ini menambahkan, terbitnya Keppres Hari Santri Nasional Nomor 22/2015 merupakan bukti nyata bahwa negara mengakui peran dan kontribusi ulama dan santri dalam mempertahankan Indonesia.

“Hari Santri Nasional bukan hanya milik Nu dan Muhammadiyah semata, melainkan milik umat Islam Indonesia yang mencintai NKRI dan Pancasila.” katanya.

Masih kata Basarah, Bung Karno sebagai tokoh nasionalis dan Presiden Pertama republik Indonesia juga memiliki hubungan erat dengan tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Sebagai contoh dalam munas alim ulama yang disponsori NU, pada tahun 1954 memberikan gelar Waliyul Amri Bi dharuri Asy-Syaukah, yang artinya pemimpin di masa darurat yang wajib ditaati perintahnya.

“Sejarah juga mencatat bahwa pendiri Muhammadiyah Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah guru dari Bung Karno,” terang Basarah.

Di bagian lain, dalam hal Pancasila sebagai dasar negara telah final. Tidak ada lagi keraguan dalam NU dan Muhammadiyah. Pada Muktamar NU tahun 1984 di Situbonda, NU dengan tegas mengakui Pancasila sebagai asas tunggal.

“Sedangkan Muhammadiyah dalam Muktamar 47 di Makassar tahun 2015 menegaskan bahwa negara Pancasila sebagai Darul Ahdi Wa Syahadah artinya negara perjanjian dan tempat bersaksi,” jelas Basarah. 

Terkait pembakaran bendera HTI di Garut, Jawa Barat pada saat puncak peringatan hari santri 22 Oktober 2018, lanjut Basarah, sikap partainya jelas. PDIP sejalan dengan Pemerintah bahwa HTI dan simbol-simbolnya telah secara resmi dilarang oleh keputusan negara melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

“PDI Perjuangan terus melakukan dialog dengan NU dan Muhammadiyah agar umat Islam tidak terprovokasi oleh berbagai upaya adu domba sesama umat Islam dan bangsa Indonesia,” pungkasnya.

(gwn/JPC)

Gembong PDIP Minta Lelang Jabatan Ditinjau Ulang

JawaPos.com – DPRD DKI Jakarta meminta pemerintah provinsi (pemprov) meninjau ulang proses lelang jabatan. Salah satu yang dipersoalkan, tak semua posisi lowong pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dilelang.

“Gubernur harus tinjau ulang pelaksanaan lelang jabatan. Karena posisi Plt (Pelaksana Tugas) sangat rawan, karena tak bisa mengambil keputusan strategis,” ujar Anggota Komisi A DPRD DKI, Gembong Warsono, saat dihubungi di Jakarta, Selasa (30/10).

Gembong menambahkan, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) akan merespons lebih jauh, bila lelang dilanjutkan. “Langkah kita selanjutnya seperti apa, nanti akan dibahas di internal dulu,” kata Ketua Fraksi PDIP itu.

Terpisah, Direktur Center for Budget Analysis, Uchok Sky Khadafi, mendorong aparat hukum untuk menyoroti proses lelang jabatan di lingkungan Pemprov DKI. Sebab, diduga banyak permasalahan di dalamnya.

“Soal jabatan-jabatan yang dilelang bisa saja bermasalah. Karena ada jabatan yang proses pengisiannya tidak melalui lelang, tapi jabatan setingkat lain, justru melalui mekanisme lelang. Ini agak janggal,” ujarnya.

Apalagi, imbuh Uchok, prosesi lelang jabatan digelar akhir tahun. Dikhawatirkannya pejabat selanjutnya tak bisa bekerja maksimal dan berpotensi menjadi korban atas ‘permainan anggaran’ oknum pejabat. Sebab, tutup buku pada awal Desember, sementara pengumuman hasil lelang akhir November.

“Kalau jadi temuan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), yang bakal kelimpungan, kan pejabat baru. Harusnya, Gubernur juga menyoroti aspek tersebut,” jelasnya.

Salah satu pejabat yang cukup memiliki kewenangan dalam mekanisme lelang jabatan adalah peran Sekda DKI Jakarta. Karenanya, mantan Koordinator Advokasi dan Investigasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) itu juga mendorong lembaga hukum, khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) fokus terhadap masalah ini.

“KPK jangan hanya target kasus suap jabatan di daerah saja. Jakarta yang APBD-nya jumbo dan dekat kantor KPK, justru luput dari pengawasan,” tandas Uchok.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta diketahui, menggelar lelang jabatan untuk 14 posisi. Yakni, Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Kepala Dinas Kehutanan, serta Kepala Dinas Bina Marga. 

Lalu, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik), Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, serta Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes). Selanjutnya, Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda, Kepala Biro Administrasi Setda, Wakil Wali Kota Jaktim, serta Wakil Kepala Satpol PP.

Hal tersebut, sesuai Pengumuman Nomor 10 Tahun 2018 tentang Seleksi Terbuka Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Surat ditandatangani Saefullah, Sekretaris Daerah (Sekda) sekaligus Ketua Panitia Seleksi Terbuka Pimpinan Tinggi Pratama, 26 Oktober.

Proses seleksi diawali pengumuman pada 27 Oktober-10 November. Tahapan pamungkas, pengumuman akhir tanggal 29 November, usai penilaian kompetensi, tes kesehatan, pengumuman hasil tes kompetensi, serta wawancara.

(gwn/JPC)

Diprediksi Ambruk Karena Dukung Jokowi, Go Prabu Desak Munaslub Golkar

JawaPos.com – Partai Golkar disebut-sebut tidak akan mendapat coattail effect (efek ekor jas) dari Jokowi di Pilpres 2019. Dukungan partai yang saat ini dikomandoi oleh Airlangga Hartarto terhadap incumbent diprediksi tidak akan sukses mendongkrak perolehan suara partai pada Pemilihan Legislatif.

Kesimpulan itu diambil dari hasil survei yang dilakukan Litbang Kompas beberapa waktu lalu, yang menempatkan Golkar di urutan empat dari lima partai yang bakal lolos parliamentary threshold (PT) pada Pemilu 2019. Golkar hanya meraih 6,2 persen suara. Sedangkan batas PT adalah 4 persen.

Karena itulah, Kordinator Nasional Go Prabu (Golkar Prabowo-Uno), Cupli Risman, berani mendesak pimpinan pusat Golkar untuk menarik dukungan dari pasangan pilpres nomor urut 01, Jokowi-Ma’ruf Amin.

“Berdasar survei Litbang Kompas, perolehan suara Partai Golkar ada di bawah PDIP, Gerindra bahkan PKB. Ini menunjukkan bahwa dukungan terhadap Jokowi tidak membawa dampak positif terhadap Partai Golkar,” ujar Cupli dalam keterangan tertulisnya pada JawaPos.com, Selasa (30/10).

Bahkan, Cupli juga mengaku khawatir, karena perolehan suara partai malah terancam terjun bebas jika dibandingkan hasil Pemilu 2014. Empat tahun lalu, Golkar bercokol di urutan kedua dengan raihan suara 14,75 persen.

“Perlu upaya penyelamatan partai, salah satunya menarik dukungan terhadap Jokowi. Karena itu Go Prabu berharap senior, elite Partai Golkar dan Pengurus DPD I Partai Golkar untuk segera menggelar Munaslub untuk penyelamatan Partai Golkar,” ujar Cupli.

Lebih lanjut Cupli juga menuturkan, Golkar yang tadinya dipandang berpengalaman dan mampu menentukan arah kemenangan dalam setiap pilpres malah kini terkesan bak ilalang yang terombang-ambing, hanya mengikuti permainan partai lain. 

Menurut Caleg Golkar dari Dapil Jakarta Timur ini, PDIP mampu bertahan sebagai partai pemenang karena faktor Jokowi. Demikian juga Gerindra yang bisa melompat jauh karena memiliki sosok Prabowo.

“Sementara Partai Golkar yang hanya mengambang, justru mulai ditinggalkan masyarakat pemilih. Ini jelas sangat tidak menguntungkan. Perlu ada langkah cepat guna merespons arus bawah agar tidak melorot jauh ditinggal partai lain,” terangnya. 

(sat/JPC)

Amien Rais Gagal Temui Agus Rahardjo, KPK Pertimbangkan Urgensinya

JawaPos.com – Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais mengaku gagal menemui Ketua KPK Agus Rahardjo maupun komisoner lainnya. Elite lembaga antirasuah itu disebut-sebut sedang tidak berada di kantornya.

Menanggapi hal tersebut, juru bicara KPK Febri Diansyah memastikan tidak ada perlakuan berbeda yang diberikan pihaknya pada Amien. Namun, ada pertimbangan tertentu yang membuat seseorang tidak bisa sembarangan untuk bertemu pimpinan.

Amien RaisKetua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais mengaku gagal menemui Ketua KPK Agus Rahardjo maupun komisoner lainnya. (miftahul hayat/JawaPos.com)

“Kalau semua orang bisa diterima oleh pimpinan tanpa telaah, tanpa analisis urgensi. Misalnya seurgen apa tamu tersebut untuk kepentingan lembaga, tentu tidak mungkin akan ada waktu yang cukup,” ungkapnya pada awak media, di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin malam (29/10).

“Karena itu kalau ada tamu yang misalnya perlu bertemu pimpinan tentu kami pelajari terlebih dahulu. Bukan soal posisi dari tamu tersebut, tapi soal urgensi terkait dengan kepentingan lembaga dan pemberantasan korupsi,” imbuh Febri.

Lebih lanjut sbobet indonesia, diakui Febri, pihaknya memang mempersilakan siapa pun datang ke KPK dan mengikuti mekanisme yang ada apabila ingin mengadukan atau memberikan informasi soal korupsi. KPK menerima semua masukan, kritik, atau keluhan apa pun sepanjang terkait pemberantasan korupsi.

“Setahu saya laporan itu masuk melalui pengaduan masyarakat dan tadi pun sebenarnya tidak ada pelaporan, karena tidak ada registrasi pelaporan masyarakat tapi yang bersangkutan menyampaikan beberapa hal yang mungkin disebut sebagai saran atau kritik,” jelasnya.

Sebelumnya, Amien Rais mengaku gagal bertemu dengan Ketua KPK Agus Rahardjo. Padahal, dia begitu meyakini kehadiran akan disambut oleh pimpinan lembaga antirasuah ini.

“Pak Agus Rahardjo pernah mengatakan kalau Pak Amien Rais mau datang ke KPK silakan welcome. Karena itu saya berharap pada Pak Agus Rahardjo dan komisioner yang lain, tapi kemudian katanya lima-limanya sedang menghadiri kegiatan di tempat lain,” ungkap Amien ketika keluar gedung KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (29/10).

(ipp/JPC)

Golkar Usulkan CPNS Ikut Wajib Militer seperti di Korsel

JawaPos.com – Pemerintah kini sedang mempersiapkan Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara. Usulan itu disambut baik Anggota Komisi I DPR RI Bobby Adhityo Rizaldi.

Bobby menilai apa yang diusulkan pemerintah sangat diperlukan agar bisa mengelola seluruh Sumber Daya Nasional untuk kepentingan pertahanan negara, tentunya dalam rangka mendukung terwujudnya sistem pertahanan semesta.

“Saya berharap pemerintah mensegerakan penyelesaian RUU tersebut. Tantangan ke depan dalam menjaga NKRI adalah memastikan setiap warga negara mengerti perannya dalam menjaga sumber daya dan pertahanan nasional,” kata Bobby kepada JawaPos.comi, Senin (29/10). 

Anggota DPR RI dari dapil Sumatra Selatan (Sumsel) 2 ini mengatakan, saat ini sudah jelas dan terang benderang, ada upaya terstruktur, sistematis, dan masif (TSM), yang mencoba mengoyak NKRI. Dimulai dari provokasi konflik di tingkat masyarakat akar rumput, di sebarkan secara masif dan didorong menjadi polemik nasional, yang berpotensi mendistorsi informasi dan menyulut konflik di berbagai tingkatan masyarakat.

Oleh karena itu, politikus Partai Golkar ini, juga menyarankan agar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang merupakan garda depan pelayan publik, perlu dibekali kemampuan di luar kapasitas profesionalnya, agar mampu menjadi panutan masyarakat dalam peran serta menjaga NKRI dengan bentuk wajib militer seperti di Korea Selatan dan beberapa negara lain. 

“PNS kita seharusnya sudah diwajibkan ikut program wamil. Kemudian mnyusul ke elemen-elemen masyarakat sipil,” kata Bobby. 

Kendati demikian, Bobby juga memahami bahwa wajib militer atau komponen cadangan memang masih jadi perdebatan, baik dari sisi pembiayaan dan pengelolaan.

“Tapi hal tersebut bisa dicari solusinya, utamanya agar CPNS 2018/2019 yang lulus, bukan hanya menjadi pelayan publik yang baik, tapi mampu menjadi panutan di lingkungannya dalam hal peran serta menjaga NKRI,” kata Bobby menegaskan.

(sat/JPC)

Nasdem: Jangan-jangan Prabowo Juga Sedang Kalap

JawaPos.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan menggratiskan tarif tol Jembatan Suramadu. Tujuannya agar masyarakat bisa melewati jembatan itu tanpa biaya sepeser pun.

Namun belakangan, kebijakan itu mendapatkan kritik, karena banyak menduga Presiden Jokowi melakukan pencitraan kepada rakyat. Menginggat saat ini jelang Pilpres 2019.

Menanggapi itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Nasdem Johnny G Plate mengatakan, Presiden Jokowi menggratiskan tarif tol di Jembatan Suramadu ini karena semata-mata untuk rakyat. Kebijakannya pun diambil berdasarkan kajian-kajian yang telah dilakukan.

“Kebijakan itu diambil berdasarkan sejumlah kajian. Yang jelas Presiden Jokowi mendengarkan suara rakyat saat memutuskan kebijakan itu,” ujar Johnny di sela-sela Rakernas TKN, Hotel Empire Palace, Surabaya, Minggu (28/10).

Johnny yang merupakan Wakil Ketua Tim Kampanya Nasional Jokowi-Ma’ruf Amin mengatakan, apabila masih ada yang melakukan kritik. Itu sama saja pihak yang mengkritik tidak berpihak kepada rakyat.

‎”Kalau mereka enggak setuju, berarti mereka enggak pro rakyat,” tegasnya.

Johnny juga tidak mempemasalahkan kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno melakukan kritik terhadap digratiskannya tarif tol Jembatan Suramadu. Pasalnya semua yang dilakukan oleh Presiden Jokowi dikritik semuanya oleh kubu capres-cawapres nomor 02 ini.

‎”Apa sih yang enggak politis. Semua politis buat mereka untuk saat ini,” ungkapnya.

Oleh sebab itu Johnny menduga Prabowo Subianto saat ini sedang kalap. Karena segala sesuatu yang dilakukan oleh Presiden Jokowi semuanya dikritisi. Itu dilakukan hanya untuk menjadi pemenang di hajatan lima tahunan mendatang.

“Mereka sedang kalap. Jangan-jangan Prabowo juga sedang kalap. Jadi semuanya dikritik,” pungkasnya.

‎Sebelumnya, Presiden Jokowi akhirnya meresmikan pembebasan tarif tol Jembatan Suramadu, Sabtu (27/10). ‎Jokowi berharap, pembebasan tarif tersebut akan memberikan sejumlah keuntungan di sektor ekonomi. Antara lain, adanya investasi bidang properti dan keuntungan pada sektor pariwisata yang masuk ke Madura.

Jokowi mengakui bahwa negara tidak lagi mendapat pemasukan untuk Anggaran Pendapatan dan Belanjan Negara (APBN) atas pembebasan tarif tol tersebut. Menurutnya, pemasukan negara dari tarif tol Suramadu tidak sebanding dengan pertumbuhan ekonomi dan kepentingan masyarakat. 

“Sebagai bentuk rasa keadilan bagi masyarakat. Terutama, masyarakat Madura. Makanya, kita ubah menjadi jalan non tol,” kata Jokowi.

(gwn/JPC)

Pemerintah Pro Ekonomi Digital, Jokowi Kian Populer di Segmen Milenial

JawaPos.com – Kuatnya pesona industri digital telah menjadi trend global saat ini. Di Indonesia, industri digital mulai tumbuh dan masif. Angka pertumbuhannya pun paling tinggi di antara semua sektor industri. Bahkan dua kali lipat dari pertumbuhan ekonomi nasional. 

Direktur Tali Foundation sekaligus Pengamat Ekonomi Digital Jusmane Dalle mengatakan, raihan ini tak lain lantaran respon cepat dari pemerintah dalam merespons gemuruh pergerseran ekonomi konvensional ke arah digital. Itu terlihat dari kebijakan dan program-program promotif pemerintah dalam mendukung industri digital.

“Buktinya, Agustus tahun 2017, pemerintah merilis Peraturan Presiden tentang Road Map E-commerce Indonesia. Pemerintah juga proaktif sampai memboyong para pendiri startup untuk muhibah ke Silicon Valley, hingga proses perizinan yang dibuat ringkas,” tutur Jusmane.

Berbagai lembaga internasional, kata Jusmane, bahkan memberikan apresiasi terhadap iklim industri di Indonesia. Seperti predikat 12 of The Most Startup Friendly Countries dari Young & Rubicam dan Wharton School of the University of Pennyslvania.

“Singkatnya, Indonesia sudah berada di track yang benar untuk menjadi bangsa terdepan di industri digital,” jelasnya.

Lebih lanjut Jusmane juga menuturkan, berbagai capaian pemerintah di industri digital yang dapat dirasakan secara nyata, juga sebetulnya amat menarik jika ditelaah lebih lanjut dalam konteks Pilpres dan Pileg yang digelar tahun 2019. 

“Mengidentifikasi kaum milenial sebagai aktor utama industri digital merupakan pintu masuk untuk melihat kedekatan politik di segmen anak muda ini. Terlebih, milenial kini jadi rebutan di pentas kontestasi politik nasional karena jumlahnya yang besar,” kata Jusmane.

Menariknya, kata Jusmane, sokongan yang kuat dari pemerintah terhadap industri digital, ternyata berdampak positif secara elektoral. Hal ini menurut dia, terlihat dari survei Saiful Mujani Research Center (SRMC) tahun 2017 silam, pasangan Joko Widodo-Maruf Amin unggul di kelompok pemilih usia muda.

Senada, survei LSI Denny JA yang digelar pada Agustus 2018 juga menangkap hasil serupa. Sebanyak 50,8 persen responsen pemilih muda usia 17-39 tahun melabuhkan pilihan ke Jokowi-Ma’ruf, sedangkan Prabowo-Sandi meraup 31,8 persen.

“Efek elektoral itu juga tidak hanya dirasakan Jokowi, tapi PDIP sebagai partai pemerintah ikut mendapat imbasanya, karena makin populer di kalangan milenial. PDIP menurutnya, bahkan mengalahkan popularitas Partai Solidaritas Indonesia (PSI), meski partai baru ini paling getol membangun citra sebagai partainya anak muda.

“Kuatnya dukungan milenial ke PDIP menurut Jusmane, tak lepas dari coattail effect (efek ekor jas) yang diperoleh dari sosok Jokowi. Karena bagaimanapun Jokowi tetap identik dengan PDIP,” pungkasnya.

(sat/JPC)

Bawaslu Putuskan Prabowo-Sandi Tak Langgar Aturan Pemilu

JawaPos.com – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah menggelar rapat pleno terkait dugaan kebohongan yang dilakukan oleh pasangan capres dan cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, dalam kasus dugaan hoax Ratna Sarumpaet.

Komisioner Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo mengatakan, hasil dari rapat pleno tersebut diputuskan bahwa tidak ada pelanggaran kampanye di Pilpres 2019 ini yang dilakukan oleh pasangan pilpres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. 

“Memang tidak ada pelanggaran pemilu. Jadi peristiwa itu (kebohongan Ratna Sarumpaet) tidak ada kaitannya dengan pemilu,” ujar Ratna saat dihubungi, Kamis (25/10).

Bawaslu mengaku sudah menggelar rapat internal. Hadir dalam pleno tersebut dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan juga pihak ahli. Hasilnya penyebaran kebohongan yang dilakukan oleh Prabowo Subianto-Sandiaga Uno bukanlah sebuah pelanggaran.

“Jadi yang dilakukan itu bukan kampanye. Setelah kami pelajari barang bukti dan juga mempelajari isi laporan dari pelapor,” katanya.

Ratna mengaku memang belum memanggil Ratna Sarumpaet dalam kasus tersebut. Namun setelah dipelajari memang tidak ada yang dilanggar dari kubu 02 soal penyebaran kebohongan Ratna Sarumpaet.

“Jadi sejak awal itu tidak ditemukan ada melanggar norma yang ada dalam UU Pemilu tahun 2017,” pungkasnya.

Sebelumnya Garda Nasional untuk Rakyat (GNR) melaporkan pasangan capres dan cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno ke Bawaslu atas dugaan kampanye hitam. Prabowo dilaporkan karena diduga ikut menyebarkan berita bohong atau hoaks terkait penganiayaan terhadap Ratna Sarumpaet.

Presidium GNR Muhammad Sayidi menilai pernyataan Prabowo dalam konferensi pers telah menimbulkan kegaduhan sehingga mengancam keutuhan bangsa. Selain itu, kata dia, hal ini juga merugikan kubu Joko Widodo (Jokowi) yang merupakan lawan politik Prabowo.

(gwn/JPC)

Peta Jalan NU Abad Kedua Dibedah, Jadi Pelengkap atau Penentu?

JawaPos.com – Sebagai organisasi Islam terbesar di dunia, Nahdlatul Ulama (NU) diakui memiliki pengaruh yang sangat besar. Selain itu, kontribusi kaum Nahdliyin terhadap bangsa juga sangat nyata, bahkan sejak era penjajahan.

Namun sayangnya, selama ini peran NU masih kerap dipandang hanya sebagai ”pelengkap” saja, bukan sebagai penentu. Bahkan, tokoh-tokoh NU dinilai belum terlalu mendapatkan tempat. Di pos-pos penting pemerintahan, misalnya di kementerian yang strategis atau BUMN, Kaum elite NU belum terlalu tampak. Meski belakangan mulai mendapatkan tempat.

Melalui kondisi yang ada, muncul pertanyaan bagaimana masa depan NU? Kemudian pertanyaan yang lebih ekstrem, apakah di abad kedua usianya nanti, NU masih akan tetap eksis seperti sekarang? Termasuk apakah nanti tradisi NU ahlussunnah waljamaah masih seperti sekarang? Kemudian apa bedanya NU dengan yang organisasi keagamaan lainnya?

Semua hal terkait NU dan berbagai pertanyaan yang muncul tentang masa depan NU tersebut terungkap dalam bedah buku berjudul ‘Peta Jalan NU Abad Kedua’. Penyunting buku, Abdul Aziz, menuturkan, buku tersebut merupakan kompilasi dari sejumlah diskusi terkait NU dengan berbagai tokoh.

“Buku ini merupakan hasil diskusi dua tahun lebih sejak menjelang Muktamar di Jombang. Banyak pikiran dan kritik-kritik terhadap NU yang melihat sebenarnya NU ini besar atau kecil? Itulah yang membuat penulisannya agak panjang,” ujar Abdul Aziz dalam bedah buku yang digelar di Kantor PWNU DKI Jakarta.

Banyak hal menarik yang diungkap dalam buku tersebut, baik kritik terhadap ormas yang didirikan oleh KH Hasyim Asy’ari tersebut hingga hal-hal yang perlu dilakukan untuk masa depan. “Ini usaha dari teman-teman nonstruktural yang berfikir tentang NU,” tuturnya.

Sementara itu, Wakil Sekretaris PWNU DKI Djunaidi Sahal mengatakan, bedah buku ini digelar untuk menyambut Hari Santri Nasional dan juga menyambut Muskerwil II PWNU DKI Jakarta pada 26-27 Oktober nanti.

Diharapkan, para pengurus PWNU beserta badan otonom dan lembaga- lembaga di bawah PWNU DKI yang akan melakukan Mukerwil II pada 26 – 27 Oktober di Bogor, mengerti akan tantangan NU ke depan.

”Karena NU DKI sampai sekarang ini belum mampu secara terencana dan sistematis bisa mengembangkan NU menjadi suatu gerakan sosial, tapi masih lebih banyak yang bersifat politis,” katanya.

Sampai saat ini, tutur Djunaidi, NU DKI secara organisasi bahkan tidak mempunyai lembaga pendidikan, rumah sakit atau klinik, dan lainnya. “Semoga kepengurusan NU DKI sekarang bisa menanamkan ide-ide dan menjadi gerakan sosial yg lebih nyata,” tuturnya.

Anggota DPD RI dari DKI Jakarta Abdul Azis Khafia mengatakan, buku ini sangat menarik karena di dalamnya mengupas mulai dari kritik apakah NU sejak berdiri hingga sekarang sudah on the track atau belum. Juga dikupas mengenai hal-hal global hingga teknis yang perlu dilakukan NU.

“Buku ini juga menawarkan jalan baru dengan berbagai catatan bahwa kondisi terus dinamis. Kalau NU statis begini- begini saja, jangan heran kalau nanti ditinggalkan,” paparnya.

(sat/JPC)

Bendera Tauhid Dibakar Oknum Banser, Ketua MPR Perintahkan Ini

JawaPos.com – Kasus pembakaran bendera tauhid oleh oknum Banser NU dikhawatirkan bisa memicu konflik yang lebih besar. Karena itu, Ketua MPR RI Zulkifli Hasan meminta polisi cepat bertindak agar kasusnya tidak merembet ke mana-mana.

“Saya berharap masyarakat jangan berantem gara-gara kesalahan oknum ormas. Ingat ormas bukan agama. Ormas hanya sekedar alat. Jadi Polisi harus segera bertindak cepat,” ujar Zulkifli Hasan saat berada di Lapangan Kecamatan Purbolinggo, Lampung Timur, Lampung, Selasa (23/10).

Menurutnya, masyarakat bebas menjadi anggota ormas apapun asal tetap menjaga persatuan dan saling menghormati. Karena itu, lanjut Zulkifli, sudah menjadi tugas MPR untuk tetap menjaga persatuan, kekompakan, dan kerukunan masyarakat apalagi di tahun politik.

Di tahun politik masyarakat ada yang sudah memiliki pilihan presiden, wakil rakyat, Adanya perbedaan pilihan harus disikapi dengan wajar. “Ingat Pemilu rutin digelar jadi peristiwa itu hal yang biasa,” ungkapnya.

Ia menegaskan Pemilu bukan perang. Karena itu, jangan ribut dalam masalah Pemilu. “Pilihan boleh beda tetapi merah putih kita satu. Nanti yang menang kita ucapkan selamat,” tuturnnya.

Dalam kesempatan tersebut, Zulhas sapaan Zulkifli juga mengajak pada masyarakat untuk menjalankan nilai-nilai Pancasila. Dalam nilai-nilai ini ada sikap saling menghormati, menghargai, dan menyayangi satu dengan yang lain. “Jadikan Pancasila sebagai perilaku,” harapnya.

Sebelum memberi sosialisasi pada masyarakat Purbolinggo, Zulkifli Hasan melakukan hal yang sama di lembaga pendidikan Darun Nasyi’in, Desa Bumi Jawa, Kecamatan Batanghari Nuban, Lampung Timur.

Di hadapan siswa dan siswi sekolah yang menggunakan kurikulum Kementerian Agama itu, Zulkifli Hasan menceritakan, dulu di nusantara banyak berdiri kesultanan Islam yang makmur. Pada suatu ketika datanglah 11 kapal kayu kecil yang diawaki orang Eropa, Belanda. Mereka mencari rempah-rempah.

Singkat cerita, bangsa asing itu mengadudomba sehingga kesultanan yang ada berantem dan perang sendiri antar saudara hingga akhirnya dijajah selama 350 tahun.

Belajar dari masa lalu, Zulkifli Hasan mengingatkan kembali agar kita jangan mudah diadudomba. Sudah saatnya bangsa ini harus pandai dan cerdas. Untuk itu diharapkan siswa dan siswi di sekolah itu untuk rajin belajar. “Belajarlah sungguh-sungguh,” tegasnya.

Kebesaran bangsa menurutnya bukan ditentukan oleh kekayaan alam yang melimpah namun oleh sumber daya manusianya. Dicontohkan dua negara yang masih bersaudara, Korea Selatan dan Korea Utara, yang maju adalah Korea Selatan.

“Korea Selatan lebih maju sebab penduduknya menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Kalian yang sekolah di madrasah sangat beruntung, selain mendapat ilmu agama juga mendapat ilmu umum,” tuturnya.

(aim/JPC)

Mendagri Tjahjo Kumolo: Program Dana Kelurahan Aspirasi Masyarakat

JawaPos.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, alokasi dana kelurahan merupakan bentuk respon positif pemerintah dalam memahami dinamika pemerintahan di level bawah yang semakin komplek dalam memberikan pelayanan langsung pada masyarakat. Hal ini dikatakan Tjahjo, menanggapi isu miring perihal rencana kebijakan pemerintah memberikan alokasi dana kelurahan.

“Rencana alokasi anggaran kelurahan adalah merupakan bentuk respons pemerintah terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang berdomisili dalam wilayah pemerintah kelurahan. Aspirasi tersebut juga disuarakan oleh para Lurah, Camat, Assosiasi Wali Kota dan pemda kabupaten, provinsi serta DPRD,” kata Tjahjo dalam keterangannya, Selasa (23/10).

Tjahjo menuturkan, saat ini dana kelurahan tengah dibahas di DPR bersama Pemerintah.”Pemerintah dan Banggar DPR masih akan membahas lebih detail terkait postur tersebut melalui Rapat Panitia Kerja (Panja) DPR RI,” jelasnya.

Kemudian, RAPBN 2019 akan dibahas kembali dalam pembahasan tingkat I di Banggar sebelum disahkan menjadi APBN 2019 dalam rapat paripurna DPR.

“Sudah disetujui masuk dalam postur RAPBN 2019, namun belum disahkan dan masih perlu dibahas lagi, artinya rencana kebijakan dana alokasi kelurahan bukan kebijakan baru, sudah lama direncanakan,” paparnya.

Tjahjo menyebut program dana kelurahan tidak berkaitan dengan kontestasi politik 2019. Kebijakan tersebut murni aspirasi, kebutuhan dan tuntutan masyarakat, lurah serta kepala daerah.

“Dalam posisi ini pemerintah menunaikan kewajibannya untuk melakukan pemerataan pembangunan termasuk pembangunan masyarakat dalam wilayah kelurahan. Semata-mata demi untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.

(rdw/JPC)

Mesir Tangkap Ekonom Pengkritik Kebijakan Pemerintah

Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi. (Foto: AFP)

Mesir: Kepolisian Mesir menangkap seorang ekonom bernama Abdel Khalek Farouk, Minggu 21 Oktober 2018, setelah buku terbarunya diterbitkan. Buku itu berisi analisa mendalam mengenai perekonomian dan krisis sosial di Mesir.

Pekan lalu, Farouk mengatakan pasukan keamanan Mesir telah menyita sejumlah salinan dari buku terbarunya yang berjudul “Apakah Mesir Benar-Benar Sebuah Negara Miskin?”

“Dia secara resmi telah ditangkap dan akan dihadapkan kepada jaksa keamanan nasional karena buku tersebut,” ujar Gamal Eid, seorang pengacara yang memimpin organisasi Arabic Network for Human Rights Information.

Eid mengatakan kepada kantor berita AFP bahwa Senin ini tim jaksa akan menentukan apa saja tuntutan yang hendak dilayangkan kepada Farouk. Ia mengaku mendapat informasi dari polisi bahwa alasan utama penahanan Farouk adalah penerbitan buku.

Sejak Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi berkuasa pada 2014, sejumlah grup hak asasi manusia menuduh Kairo telah membungkam segala jenis kritik.

Otoritas Mesir menegaskan salah satu fokus kerja Sisi adalah memerintah terorisme dan “penyebaran berita bohong.”

(WIL)

Di Depan Para Kiai dan Ditemani Bu Susi, Jokowi Singgung Isu PKI

JawaPos.com – Gerilya politik calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo terus berjalan. Kali ini mantan Wali Kota Solo itu mendatangi Pondok Pesantren Bugen Al-Itqon, Semarang, Jawa Tengah.

Pada kesempatan ini, Jokowi kembali mengajak semua pihak untuk saling menghormati dan saling menghargai dengan sesama. Sebab sebagai bangsa, Allah SWT memang menganugerahkan keberagaman bagi Indonesia.

“Sudah menjadi sunatullah bahwa bangsa ini memang beragam, berbeda-beda. Jangan sampai antaragama, antarsuku, antardaerah menjelekkan, mencela, tidak saling menghargai tidak saling menghormati,” kata Jokowi.

Dia pun mengutarakan kekhawatirannya dengan bertebarannya kabar bohong, hoaks, maupun fitnah di media sosial yang marak menjelang pemilihan umum (Pemilu), pemilihan bupati atau walikota, pemilihan gubernur, hingga pemilihan presiden.

“Itu bukan tata karma Indonesia. Itu bukan etika Indonesia, itu bukan nilai-nilai Islami kita,” tegasnya.

Pada kesempatan itu juga, di depan para kiai, Jokowi kembali menyinggung soal hoaks yang kerap menimpanya. Itu terkait dengan berita bohong yang menyebut dirinya seorang aktivis Partai Komunis Indonesia (PKI). Padahal PKI dibubarkan pada tahun 1965, sementara dirinya lahir pada tahun 1961.

”Umur saya baru empat tahun masa sudah jadi aktivis PKI, masa ada PKI balita? Ada juga gambar DN Aidit ketua PKI waktu pidato tahun 1955, di sebelahnya ada saya coba, saya lahir saja belum. Itulah jahatnya politik, jahatnya fitnah seperti itu. Tapi ada yang percaya, tanya langsung ke saya, ya saya jelaskan,” tutur suami Iriana itu.

Di akhir sambutannya, presiden ketujuh RI ini pun mengajak semua pihak, utamanya yang ada di pondok pesantren, untuk membangun sumber daya manusia yang memiliki karakter.

“Tadi saya baca sekilas bahwa misi Pondok Pesantren Bugen Al-Itqon ini adalah membangun santri yang berakhlakul karimah dan membangun santri yang berkarakter ahlussunnah wal jamaah, saya rasa ini adalah sebuah visi ke depan yang sangat baik dan marilah kita wujudkan bersama-sama,” tambahnya.

Hadir mendampingi Presiden dan Ibu Iriana pada silaturahmi tersebut, antara lain Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Pimpinan Pondok Pesantren Bugen Al-Itqon KH. Ubaidillah Shodaqoh.

(jpg/JPC)